JAKARTA, KOMPAS.TV – Empat menteri Kabinet Indonesia Maju bakal memberikan keterangan dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).
Keempatnya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Meteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri PMK Muhadjir Effendy.
Mengutip pemberitaan Kompas.com, Rabu (3/4/2024), Airlangga menyebut dirinya bakal hadir di MK untuk memberikan keterangan.
“Ya insya Allah saya hadir, undangan sudah saya terima tadi malam,” ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (3/4/2024).
Airlangga mengatakan, sudah menjadi tugas pemerintah untuk menjelaskan berbagai program kerjanya ketika dibutuhkan.
Baca Juga: Ini Alasan Koalisi Sipil Desak MK Panggil Presiden Jokowi Hadiri Sidang Sengketa Pilpres
“Itu tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya pemerintah, silahkan menjelaskan,” kata Ketua Umum Partai Golkar ini.
Dirinya, kata Airlangga, akan menyampaikan secara terbuka terkait pemberian bantuan sosial (bansos) yang kerap dipermasalahkan dalam sidang di MK.
“Tentu kita akan jelaskan mengenai mekanisme APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), kemudian bicara bansos, bicara perlinsos (perlindungan sosial). Bicara sifatnya pemerintahan saja,” ujar Airlangga.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bahkan mengaku membatalkan rencana kunjungannya ke Mesir untuk menghadiri sidang tersebut.
Rencananya ia ikut terbang ke Mesir mengirim bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan.
“Mestinya, saya harus ke Mesir mengantar bantuan tadi yang dilepas oleh Bapak Presiden, tapi karena ada panggilan dari MK tadi malam baru, jadi kita putuskan untuk memenuhi panggilan,” ujar Muhadjir usai Apel Gelar Pasukan Ketupat 2024 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).
Ia juga mengaku telah menerima surat panggilan untuk menghadiri sidang tersebut dari MK.
“Enggak ada persiapan (untuk sidang), kan yang mau ditanyakan semua yang selama ini sudah kita lakukan saja,” kata Muhadjir.
Menurutnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memberi izin untuk hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.