Kubu Prabowo Sebut Keterangan 4 Menteri di MK Akan Makin Buktikan Tudingan Kecurangan Tidak Benar

JAKARTA, KOMPAS.TV – Keterangan empat menteri pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) akan makin membuktikan bahwa tudingan kecurangan pada Pilpres 2024 tidak benar.

Peryataan itu disampaikan oleh Habiburokhman selaku Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Kamis (4/4/2024).

“Kalau mau faktual, sesuatu yang reasonable secara faktual memadai memang keterangan para menteri ini, besok justru akan memperkuat bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar, memperkuat dalil kami,” ujarnya.

Dalam dialog tersebut, Habiburokhman menjawab pertanyaan mengenai apakah pemanggilan empat menteri tersebut tidak akan menjadi tantangan bagi pihaknya.

Baca Juga: [FULL] Bansos, Sirekap Hingga Pemanggilan Menteri, Apakah MK Bernyali untuk Memutuskan? | SATU MEJA

Menjawab pertanyaan itu, Habiburokhman mengatakan berdasarkan pemahamannya, para menteri yang akan hadir dalam sidang tersebut akan memberikan keterangan.

“Yang saya pahami besok itu adalah pemberi keterangan, bukan saksi. Oleh karena itu dalam konteks konflik kepentingan tidak terlalu relevan.”

“Begitu juga kan ada Ibu Risma, menteri dari PDI Perjuangan, nggak akan ada masalah,” ujarnya.

Mereka, lanjut Habib, hanya akan ditanya apa yang mereka praktikkan, kerjakan dalam kapasitas sebagai menteri terkait.

“Dan di situlah menurut saya akan terbuka semua, bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidak benar adanya, bagaimana nanti dibuka misalnya kesepakatan awal, perencanaan awal, pemberian bansos.”

“Lalu dibuka juga bagaimana siklus distribusi bansos, kemudian alasan-alasan misalnya mekanisme distribusi bansos yang dikatakan berubah karena memang ada penyederhanaan,” ujarnya.

Ia menyebut sepengetahuannya penyederhanaan tersebut dilakukan sejak adanya kasus tindak pidana korupsi yang menjerat menteri sosial sebelum Risma.

“Kalau dulu kan penyederhanaan ini karena ada kasus tipikor, di mana menteri sosial sebelum Ibu Risma, juga kader partai politik tertentu tertangkap tangan melakukan korupsi dana bansos, dan masih banyak kasus terkait bansos yang memang belum selesai.”

Baca Juga: Puan Geleng Kepala Ditanya Hak Angket, Mahfud MD: Sejak Awal Saya Tidak Ikut Campur, Tunggu MK

“Apakah penyederhanaan itu, semacam shortcut itu, nanti sama-sama kita dengar,” ujarnya.

Habiburokhman juga mengaku dirinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat paham bagaimana soal bansos.

“Kalau saya sih, saya kan di DPR, saya tahu banget bagaimana soal bansos dan lain-lain ini, bagaimana disepakati di komisi berapa, partai-partai apa saja, kemudian ketika implementasi juga,” ujarnya.

“Bahkan di level pileg, saya tahu persis ada kekuatan-kekuatan tertentu yang menikmati memang, mengklaim bansos ini, bahkan secara administrasi, beda dengan pilpres di mana persaingannya adalah persaingan ideologis.”