PKB Minta 4 Menteri Bisa Jelaskan Persoalan Bansos di Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda berharap keempat menteri yang dipanggil Mahkamah Konstitusi atau MK bisa menjelaskan persoalan bantuan sosial (bansos) di Pilpres 2024. 

Adapun keempat orang menteri yang akan bersaksi adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Mereka dijadwalkan bersaksi di MK pada Jumat (5/4/2024)

"Saya kira jelas dalam runtutan apa yang disampaikan oleh tim hukum AMIN, itu semua dalam rangka untuk meng-clear-kan potensi persoalan. Termasuk bansos," kata Syaiful di gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/4/2024). 

Baca Juga: Jokowi Pastikan 4 Menteri Hadir di Sidang MK:Menerangkan yang Sudah Dilakukan

Ia mengapresiasi hakim MK yang akhirnya memutuskan untuk memanggil menteri dalam sidang gugatan Pilpres 2024. 

"Mungkin sama ya statusnya di pasangan 01, meminta 4 menteri hadir dan Alhamdulillah dikabulkan oleh Mahkamah," kata Huda.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait empat menterinya dipanggil Mahkamah Konstitusi (MK) untuk hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Ia mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini akan menjelaskan secara gamblang nantinya di MK.

"Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menkeu mengenai anggaran seperti apa? Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semua, ditunggu aja hari Jumat. Saya enggak mau komentari apapun terkait dengan MK," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (3/4/2024). 

Jokowi mengatakan semua yang dipanggil akan penuhi undangan MK.

Baca Juga: Jokowi Buka Suara soal Menteri Dipanggil MK di Sidang Sengketa Pilpres: Semua Akan Hadir

“Semuanya akan hadir karena diundang oleh MK semua akan hadir, hari Jumat akan hadir. Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri,” ujarnya.