Jokowi Disebut Mau Rebut Kursi Ketum DPP PDIP, Begini Respons Airlangga ke Hasto

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menolak komentari soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menginginkan kursi Ketua Umum PDIP.

Airlangga yang dimintai tanggapan justru meminta kabar tersebut dikonfirmasi kepada Hasto Kristiyanto.

“Tanyakan kepada yang memberi statement,” ucap Airlangga.

Diketahui, Hasto mengungkapkan Presiden Jokowi yang berupaya mempertahankan kepemimpinannya.

Kemarin, Hasto Kristiyanto mengatakan, Jokowi mengincar kursi ketua umum DPP PDIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga: Hadirkan Ahli Belakangan, Yusril Sebut Prabowo-Gibran Diuntungkan: Kita Siap Meng-counter

Hasto berpendapat, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politiknya dengan menguasai parpol, yakni Golkar dan PDIP.

“Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full,” kata Hasto.

Menteri yang dinarasikan Hasto menteri power full di dalam kabinet Jokowi mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum DPP PDIP.

“Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan,” kata Hasto.

Baca Juga: Yusril soal Sidang MK Bahas Sirekap: KPU Gunakan Hitungan Manual, untuk Apa Diperdebatkan?

Bagi PDI Perjuangan, kata Hasto, pengambilalihan parpol pernah terjadi pada era Soeharto yang ingin mempertahankan kekuasaan lewat Pemilu 1971.

“Nah, ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan Pemilu 71, yang menurut saya 71 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024, kendaraan politiknya sama,” kata Hasto.

Bukan hanya ingin mengincar kursi Ketua Umum PDI Perjuangan, Hasto menuturkan, Jokowi juga berupaya untuk membentuk koalisi partai politik yang besar.

“Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional,” kata Hasto.