Jokowi Pastikan 4 Menteri Hadir di Sidang MK:Menerangkan yang Sudah Dilakukan

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait empat menterinya dipanggil Mahkamah Konstitusi (MK) untuk hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Adapun keempat orang menteri yang akan bersaksi adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. 

Ia mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini akan menjelaskan secara gamblang nantinya di MK.

Baca Juga: Jokowi Buka Suara soal Menteri Dipanggil MK di Sidang Sengketa Pilpres: Semua Akan Hadir

"Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menkeu mengenai anggaran seperti apa? Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semua, ditunggu aja hari Jumat. Saya enggak mau komentari apapun terkait dengan MK," kata Jokowi seperti dikutip dari YouTube Kompas TV di Jakarta, Rabu (3/4/2024). 

Jokowi mengatakan semua yang dipanggil akan penuhi undangan MK.

“Semuanya akan hadir karena diundang oleh MK semua akan hadir, hari Jumat akan hadir. Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri,” ujarnya.

MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk hadir di sidang gugatan untuk Pilpres 2024. Mereka dijadwalkan hadir pada Jumat, 5 April 2024.

"Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo di gedung MK, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Suhartoyo mengatakan keterangan empat menteri dan DKPP tersebut penting untuk didengar oleh mahkamah. Ia menepis bahwa pemanggilan tersebut untuk mengakomodir pemohon PHPU Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Baca Juga: Wapres soal 4 Menteri Dipanggil MK: Tentu Harus Hadir, Itu Kewajiban Konstitusional

"Karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya inter partes itu kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta salah satu pihak. Jadi semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para hakim," kata Suhartoyo.