Puan soal Hak Angket Kecurangan Pemilu: Enggak Ada Instruksi ke Fraksi PDIP

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, dirinya belum menginstruksikan anggota Fraksi PDI Perjuangan atau PDIP untuk menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. 

Hal ini menanggapi pertanyaan apakah sudah ada intruksi dari dirinya kepada anggota Fraksi PDIP terkait rencana mengajukan hak angket. 

Baca Juga: Isu Hak Angket, PDI P: Kami Belum Mundur dari Hak Angket | SATU MEJA

"Enggak ada instruksi (ke FraksiPDIP). Belum, belum ada pergerakan. Belum ada pergerakan," kata Puan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/3/2024). 

Puan menjelaskan mekanisme pengajuan hak angket dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) serta Tata Tertib DPR.

"Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh dua fraksi, ada kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada, pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat," kata Puan.

Menurut dia, jika memang angket adalah jalan terbaik, itu boleh saja dilakukan. Namun sampai saat ini belum ada hak angket terkait pemilu yang bergulir di DPR.

"Kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa, ya boleh saja. Tapi kan belum ada. Jadi kita lihat dulu di mana di lapangan," ujarnya. 

Wacana hak angket pertama kali diembuskan capres Ganjar Pranowo. 

Baca Juga: Surya Paloh Ungkap Masih Pertimbangkan Instruksi Hak Angket DPR

Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pun sempat menanggapi wacana hak angket dengan menyatakan menunggu sikap resmi PDIP.