Hasto PDIP Sebut Kegagalan PPP di Pemilu 2024 akibat Operasi Politik Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkemungkinan akan tercatat dalam sejarah sebagai saat di mana partai yang sudah berumur 51 tahun yaitu PPP, tidak lolos ke Senayan.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Ia menyebut betapa derasnya operasi politik yang menyasar partai-partai pengusung pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hasto mengatakan operasi politik dimulai saat Presiden Jokowi melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dengan mengubah hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) demi meloloskan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, lewat pendekatan kekeluargaan.

Diketahui, Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi yang juga ketua MK saat itu, mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait batas usia capres dan cawapres yang terdapat dalam pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu.

Sejak saat itu, menurut Hasto, tekanan, intimidasi hingga kecurangan untuk mengecilkan partai pendukung Ganjar-Mahfud terus bergulir. 

Baca Juga: Pengamat: PPP Gagal Lolos ke DPR karena Elit Partainya Sibuk Serang Jokowi dan PSI

Menurutnya, perolehan suara PPP di Pemilu 2024, tidak lepas dari tanggung jawab Presiden Jokowi. 

"Kami memberikan solidaritas tertinggi karena kami tidak ingin menghilangkan partai Ka'bah (PPP). Tetapi mungkin Pak Jokowi nanti tercatat sebagai seorang presiden yang memiliki legacy (warisan, red) menghilangkan PPP dalam sejarah republik ini," ujar Hasto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/3/2024).

Dia menambahkan, PPP punya sejarah panjang, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Sejarah PPP di lembaga legislatif sudah dimulai sejak era Orde Baru dan baru pada Pemilu 2024 tidak lolos ambang batas parlemen 4 persen. 

"Ini operasi politik yang luar biasa yang tidak bisa diterima lagi dengan norma dan etika. Karena ketika ambisi kekuasaan mampu mengalahkan etika, moral, dan menghilangkan supremasi hukum yang ada sisi-sisi gelap kekuasan," ujar Hasto. 

Lebih lanjut Hasto menilai Pemilu 2024 menjadi sisi buram Indonesia. Sebab, menurutnya, Pemilu 2024 telah menghilangkan pendidikan budi pekerti dan pentingnya mengikuti proses. 

Hasto mengatakan semua orang akan bisa tergerak untuk meneladani hal-hal yang tidak baik yang justru dilakukan karena ambisi kekuasaan seorang presiden yang sudah 23 tahun menjadi anggota dan kader PDIP.

Baca Juga: Pengamat Soal PPP Gagal Lolos ke DPR: Dari Salah Baca Aspirasi hingga Tak Punya Caleg Mentereng

"Ini harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," ujarnya. 

Di Pemilu 2024, PPP tidak lolos ambang batas parlemen 4 persen. Menurut hasil perolehan suara nasional yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai berlambang Ka'bah itu mendapat 5.878.777 suara atau hanya 3,87 persen dari total 151.796.630 suara sah nasional.