Pengamat sebut Prabowo Butuh NasDem: kalau Kekuatan KIM Lebih Kecil dari Oposisi, Berbahaya!

JAKARTA, KOMPAS.TV - Calon Presiden pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto disebut punya kebutuhan untuk mengajak Partai NasDem bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sebab, Prabowo-Gibran perlu membentuk pemerintahan yang kuat agar bisa merealisasikan janji-janji kampanyenya.

Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (22/3/2024).

“Kalau nanti misalnya komposisinya kekuatan di KIM lebih kecil dibandingkan dengan oposisi kan berbahaya. Kebijakannya, termasuk janji-janji dari kampanye tidak akan terealisasi di parlemen,” ujar Ujang.

“Saya selalu mengatakan bahwa kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat. Prabowo-Gibran ini harus kuat pemerintahannya, kekuatan pemerintah yang ditopang oleh koalisi yang besar, katakanlah bisa 60%, tidak harus 80%.”

Baca Juga: PKB Tegaskan Tidak Terpengaruh dengan Sikap Surya Paloh yang Ucap Selamat untuk Prabowo-Gibran

Ujang lebih lanjut mengalkulasi, menurutnya kekuatan partai politik pendukung Prabowo-Gibran yang berada di parlemen baru sekitar 42-45 persen. Oleh karena itu, kata Ujang, Prabowo perlu menggandeng parpol-parpol yang paslonnya kalah di Pilpres 2024.

“Dalam konteks Pak Prabowo membangun kekuatan tadi, soal gemoy, koalisi gemuk, ini menjadi sebuah keniscayaan. Kenapa? Kalau kita misalkan lihat ya, walaupun KPU belum umumkan konversi kursi di Pileg, kalau saya simulasikan gitu, kemungkinan besar empat partai parlemen yang di Koalisi Indonesia Maju, kemungkinan besar suaranya paling 42 sampai 45 persen kekuatan di parlemennya. Maka sebuah keniscayaan, sebuah kebutuhan untuk mengambil partai-partai di luar KIM, itu artinya pihak-pihak yang kalah, seperti NasDem,” jelas Ujang.

Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan kekuatan oposisi yang kuat dan tangguh dalam mengkritisi setiap kebijakan pemerintah.

Baca Juga: Lapor MK, Timnas AMIN Tidak Persoalkan Prabowo-Gibran Raih 58 Persen: Kita Soalkan Pra-Pencoblosan

“Di saat yang sama, kita juga membutuhkan kekuatan oposisi yang kuat dan tangguh. Karena kita begini, di Indonesia ini rasanya tidak sanggup atau tidak banyak partai politik yang mengambil sikap oposisi, yang berani, susah, menderita, dikerjain, kasusnya dicari-cari, nah ini menjadi persoalan,” kata Ujang.

“Tapi kita selalu mengingatkan bahwa ada check and balances, penting. Karena kalau nanti parlemennya dikuasai terlalu dominan oleh kekuatan koalisi gemuk, itu menjadi persoalan. Kita seimbang saja, ada check and balance itu, sehingga demokrasi itu berjalan sesuai dengan koridor ke depan.”