TNI Siap Dukung Pengamanan Pilkada Serentak 2024, Ratusan Ribu Personel Disiapkan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan pihaknya siap mendukung pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Ia menyebut pihaknya menyiapkan ratusan ribu personel untuk pengamanan Pilkada Serentak 2024 yang digelar di seluruh wilayah Indonesia.

"Dalam hal gelar pasukan TNI akan menyiapkan 133.416 personel untuk dilibatkan dalam perbantuan pengamanan Pilkada serentak di seluruh wilayah Tanah Air," kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024), dikutip dari Channel YouTube TV Parlemen.

Jenderal Agus merinci, diantaranya 5.694 diterjunkan di wilayah Kodam Iskandar Muda, 7.283 personel di Kodam Jaya, 11.569 personel di Kodam II/Sriwijaya, 9.365 wilayah Kodam III/Siliwangi.

Kemudian ada 9.795 personel yang diterjunkan di Kodam IV/Diponegoro, 10.708 personel di Kodam IX/Udayana, 7.936 personel di XII/Tanjungpura, 5.417 personel di XIII/Merdeka, 6.465 personel di XVI/Pattimura, hingga 4.621 personel di Kodam XVII/Cendrawasih.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan ratusan ribu personel yang disiagakan tersebut turut difasilitasi dengan alutsista yang memadai.

"Saya dapat nyatakan bahwa TNI siap membantu Polri dan pemerintah daerah dalam pengamanan Pilkada serentak 2024 dengan menggelar pasukan dan alutsista sesuai kebutuhan," jelas Panglima TNI.

Baca Juga: Panglima TNI Sebut Kelompok Separatis di Papua Ingin Gagalkan Pilkada Serentak 2024, Ini Tujuannya

Pilkada Serentak 2024 Lebih Rawan Dibanding Pilpres 2024

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR tersebut Agus Subiyanto menyebut tingkat kerawanan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 lebih besar ketimbang pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan legsilatif (Pileg)

"Pelaksanaan Pilkada secara serentak memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg," lanjut Jenderal Agus.

"Terdapat kemungkinan terjadi kerusuhan antar kelompok pendukung yang lebih besar bila dihadapkan dengan jumlah alat perlengkapan keamanan yang terbatas," ujarnya.

Selain itu, Panglima TNI menyebut di beberapa daerah juga sangat dimungkinkan terjadi konflik SARA apabila isu politik identitas digaungkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"Hal tersebut berpotensi memicu perpecahan pada skala nasional apabila berbagai kemungkinan kerawanan tadi dimanfaatkan oleh pihak ketiga," tegasnya.

Lebih lanjut ia pun membeberkan 15 provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan tinggi selama penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

Ke-15 provinsi tersebut di antaranya, Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara dan 6 provinsi di Papua. 

Terkait adanya potensi kerawanan tersebut, ia pun menegaskan perlunya perhatian serius, khususnya terkait pengamanan wilayah selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Baca Juga: Panglima TNI Petakan 15 Provinsi Paling Rawan dalam Pilkada Serentak 2024, Ini Rinciannya