Perludem: KPU Perlu Diaudit Investigatif Kinerja Terhadap Keuangan Negara, Supaya Tidak Main-main

JAKARTA, KOMPAS.TV- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) perlu diaudit investigatif kinerja terhadap keuangan negara.

Hal tersebut disampaikan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam Breaking News soal Pengumuman Hasil Pemilu 2024 di Kompas TV, Rabu (20/3/2024).

“Bagi saya sih bukan hanya soal pemidanaan pelanggaran pemilu yang harus dilakukan, tetapi juga perlu misalnya selesai ini, ketika misalnya jeda kita sudah cukup, dilakukan audit investigatife, audit kinerja terhadap keuangan negara, supaya kita belajar di masa depan tidak bermain-main dengan penyelenggaraan pemilu,” ujar Titi.

“Kenapa ini bisa terjadi? Lalu kita bahas, kalau kita mau pemilunya jurdil ada satu syarat yang tidak boleh dilanggar, jangan utak-atik integritas kemandirian dan mempertaruhkan kapasitas penyelenggara.”

Menurut Titi, ketidakprofesionalan penyelenggaraan pemilu memang sudah sejak awal diprediksi banyak pihak karena rekruitmennya tidak berorientasi mencari yang professional, kredibel, dan mandiri.

Baca Juga: Mahfud akan Bertemu Ganjar usai Pengumuman Resmi KPU untuk Pemilu 2024

“Rekrutmen itu memang menjadi catatan ya, saya kira. Saya, Pak Arif (mantan komisioner KPU, red) dan banyak kelompok masyarakat sipil sudah teriak-teriak dari saat seleksi ya. Dan ini masalah  bisa kita prediksi, ketika verifikasi parpol, kan sudah ada apa kecurigaan soal manipulasi di dalam pelaksanaan verifikasi, melibatkan siapa, penyelenggara,” ucap Titi.

“Kalau kemudian urusan itu saja mereka bermain-main pada waktu itu, saya ingat Pak Hadar (mantan komisioner KPU, red) ketika verifikasi partai saja mereka bermain-main, mereka tidak akan takut untuk bermain-main soal suara. Nah ini, maka saya pendukung hak angket ya, bukan apa-apa ini harus dievaluasi kita tidak boleh lupa dan kemudian menganggap ini biasa-biasa saja justru kalau kita ingin Pemilu kita bukan sekedar regularitas bukan sekedar seremonial.”

Dalam keterangannya, Titi juga mengatakan sebagai penyelenggara Pemilu, KPU cenderung boros dan bertindak tidak professional pada Pemilu 2024.

“Kita itu tidak mengelola pemilu kita dengan prinsip efektif efiesien tadi, tapi cenderung boros karena akses dari ketidak profesional penyelenggara. Ini harus terbuka disampaikan, contoh selalu kita ulang, distribusi logistik lebih awal di Taipe, akhirnya itu pendekatannya dinyatakan sebagai surat suara rusak dan pengadaan baru, distribusi baru, berapa uang negara yang lepas atau hilang untuk itu,” kata Titi.

Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Tantang Anggota DPR Berani Ajukan Hak Angket: Jangan Berwacana

“Manipulasi data DPT oleh PPLN Kuala Lumpur menyebabkan pemungutan suara ulang, akhirnya sewa gedung 1 World Trade Center itu katanya, satu setengah juta Ringgit, setara dengan Rp4,9 miliar karena ketidakcakapan dan kecurangan penyelenggara.”