TPN Ganjar-Mahfud Tantang Anggota DPR Berani Ajukan Hak Angket: Jangan Berwacana

JAKARTA, KOMPAS.TV- Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Poempida Hidayatulloh,  menantang keberanian politisi untuk berani mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Poempida Hidayatulloh dalam dialog Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Rabu (20/3/2024).

“Sebetulnya itu masalah keberanian saja, saya cuma mau lihat saja. Maksudnya kelasnya politisi sekarang itu kaya apa gitu, beraninya seperti apa gitu, kalau nggak punya keberanian, ya sudah lah jangan berwacana ini itu,” ucap Poempida.

“Karena kalau kita mau menjadi wakil rakyat benar kita harus membongkar sesuatu yang tidak benar dan tunjukkan kebenarannya. Jadi gini pada prinsipnya itu kebenaran itu bisa dikalahkan tapi kebenaran tidak bisa disalahkan.”

Baca Juga: Jokowi Setuju Kenaikan Harga Beras Premium Diperpanjang Hingga April 2024

Apalagi, lanjut Poempida, berdasarkan bukti yang dikumpulkan ada signifikansi jika Pemilu 2024 mengalami kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif.

“Data dan materinya itu sudah terlalu banyak ya yang kita kumpulkan dan kemudian memang signifikansi bahwa ini adalah TSM itu ada,” kata Poempida.

“Sehingga kita juga harus berkonsentrasi di dalam konteks menyelesaikan ini, walaupun TPN memang tidak didesign untuk melakukan ini. Tapi kita sudah membuat tim khusus untuk memproses secara hukum ini nanti di MK tentunya.”

Atas dasar itu, Poempida menegaskan hak angket hanya tinggal menunggu keberanian politisi di DPR.

Baca Juga: TKN Prabowo-Gibran: Tidak Ada Suara Rakyat yang Dicurangi dalam Rekapitulasi

“Hak angket itu kan masalah keberanian politisi saja, ya saya dulu di DPR itu ngerjain untuk interpelasi presiden sendirian, akhirnya pada yakin, pada bergulir gitu, hanya karena keberanian saja sebenarnya,” ujar Poempida.

“Nah dalam konteks ini, kalau kita ingin menciptakan suatu katakanlah pemerintahan atau pun yang diakui, yang legitimisasi, menurut saya nggak, ini harus kebenaran yang dicari. Karena kalau kebenaran nggak dicari, kemudian kita nggak tahu yang benar yang mana, kita akan terus-terusan akan menghadapi persoalan ini lagi di kemudian hari. Jadi bukan di dalam konteks legitimasi lagi tapi mencari kebenaran.”