Waketum Golkar Nilai Prabowo-Gibran Tak Perlu Bentuk Tim Transisi, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai bila nanti Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024, tak perlu membentuk tim transisi. 

Menurut dia, keduanya telah berkomitmen untuk meneruskan kesuksesan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat sementara Pilpres 2024 pasangan Prabowo-Gibran unggul.

Baca Juga: Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu di Kuala Lumpur: Prabowo-Gibran Unggul dengan 6.266 Suara

“Dari informasi yang saya dapat karena memang pasangan 02, yang insya Allah menang ini kan membawa tagline berkelanjutan dan penyempurnaan. Jadi, sebenarnya apa yang nanti akan dikerjakan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini adalah lanjutan dari program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024.

Selain itu, Doli menilai tim transisi tidak diperlukan lantaran pimpinan partai poliik (parpol) pendukung Prabowo-Gibran banyak yang berada di Kabinet Indonesia Maju. 

Misalnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menduduki jabatan Menteri Perdagangan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengisi jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Doli menambahakan, Prabowo pun saat ini masih menjadi Menteri Pertahanan. 

“Hampir semua pimpinan koalisi pendukung Pak Prabowo, Mas Gibran ini juga masih ada di kabinetnya Pak Jokowi jadi itu langsung berjalan saja,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menekankan pentingnya fokus pada keberlanjutan dalam pemerintahan.

Menurutnya, kemenangan pasangan Prabowo-Gibran adalah kemenangan yang mengusung tema berkelanjutan. Pihaknya mengacu pada kontinuitas kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya. 

Dengan demikian, kata Muzani, belum ada kebutuhan untuk membentuk tim transisi sebagai mekanisme formal untuk mengalihkan kekuasaan dari pemerintahan sebelumnya ke yang baru.

Baca Juga: Rekapitulasi Nasional: Prabowo-Gibran Unggul di Papua Tengah

“Karena itu, yang saya pahami, Pak Prabowo belum berpikir untuk perlunya, tim transisi sebagai sebuah cara untuk transisikan sebuah kekuasaan dari yang lama ke yang baru. Karena menurut beliau, ini kan keberlanjutan,” ujar Muzani kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2024).