Kompas TV nasional politik

Beda Pendapat TKN dan TPN Tanggapi Pertanyaan Komite HAM PBB soal Netralitas Jokowi di Pemilu

Kompas.tv - 17 Maret 2024, 16:49 WIB
beda-pendapat-tkn-dan-tpn-tanggapi-pertanyaan-komite-ham-pbb-soal-netralitas-jokowi-di-pemilu
Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di GOR Ahmad Yani, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menanggapi pertanyaan anggota Komnas HAM PBB soal netralitas Jokowi.

Menurut Habiburokhman, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, pertanyaan itu bukan merupakan pernyataan yang bersifat menghakimi.

“Menurut kami anggota Komisi HAM PBB tersebut tidak menyampaikan pernyataan yang bersifat judgement,” tuturnya,  Minggu (17/3/2024) dikutip dari laporan jurnalis Kompas TV.

Baca Juga: Respons TKN soal Netralitas Jokowi di Pilpres 2024 Dipertanyakan pada Sidang Komite HAM PBB

“Lebih merupakan pertanyaan yang bersifat kritis apakah pemilu ini bisa berlangsung jujur dan lain sebagainya,” bebernya.

Bahkan, lanjut Habib, pernyataan resmi sejumlah negara dengan tegas menyebut bahwa pemilu di Indonesia berlangsung sukses.

“Namun sikap resmi darj berbagai negara yang dikenal sebagai negara demokrasi di dunia antara lain Amerika Serikat, Inggris, Australia, Spanyol dan banyak negara lain justru pemimpin-pemimpinya secara jelas, secara resmi, dan secara tegas mengatakan bahwa pemilu di Indonesia berlangsung secara sukses,” bebernya.

“Mereka mengucapkan selamat kepada bangsa dan pemerintah Indonesia bahkan melalui kepala negaranya.”

Oleh sebab itu, kata Habib, untuk ukuran internasional, legitimasi pemilu di Indonesia sudah sangat kuat.

“Jadi kalau untuk ukuran internasional legitimasi pemilu kita sudah sangat kuat, sehingga tidak perlu ada yang dirisaukan.”

“Satu dua orang menyampaikan pertanyaan menurut saya itu hal yang wajar di era demokrasi seperti saat ini,” tambahnya.




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Razia Izin Penjualan Petasan

22 Desember 2024, 17:36 WIB

FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x