Analisis Pengamat: Tak Mudah bagi Golkar Ubah Aturan Internal demi Jokowi Jadi Ketum

JAKARTA, KOMPAS.TV – Tidak mudah bagi Partai Golkar untuk mengubah aturan internal mereka demi menjadikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut.

Analisis tersebut disampaikan oleh Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting dalam dialog Kompas Malam, Kompas TV, Sabtu (16/3/2024), menjawab pertanyaan akankah Golkar rela mengubah syarat ketua umum demi Jokowi.

“Itu pertanyaan yang penting, tapi menurut saya itu tidak mudah karena Golkar adalah termasuk salah satu partai politik yang memiliki struktur kelembagaan yang relatif kuat,” jelasnya.

“Mereka sudah juga punya pengalaman yang cukup panjang menghadapi  dinamika internal yang cukup tinggi. Apalagi, di setiap pemilihan pengurus itu memiliki dinamika yang tinggi.”

Dengan kohesivitas kelembagaan yang cukup baik, ketika ada desakan dari luar atau  eksternal, misalnya Jokowi ingin menjadi bagian dari Golkar, sambung Aditya, pasti akan direspons dengan cara Golkar.

Baca Juga: Aburizal Tanggapi Isu Jokowi atau Gibran Jadi Ketum Golkar, Kaitkan dengan Perubahan Syarat

“Caranya Golkar itu maksudnya seperti apa? Itu bukan hal yang mudah karena tentu di dalam juga punya pandangan, persepsi yang pro kontra di antara sikap-sikap politik seperti itu, jadi itu bukan hal yang mudah untuk bisa diterima di kalangan internal Golkar.”

Menjawab pertanyaan mengenai seberapa besar nantinya gejolak yang akan muncul di tubuh Partai Golkar, ia menyebut Golkar termasuk partai yang memiliki kelompok atau faksi dengan kekuatan berimbang.

Jika menilik sejarah, kata Aditya, Golkar mempunyai kontribusi dan juga organisasi yang sangat solid, sehingga ketika merespons hal yang sangat penting terkait dengan pimpinan seperti ketua partai, tentu direspons dengan sangat positif.

“Problemnya adalah karena faksinya banyak, faksinya juga bukan hanya misalkan seperti SOKSI, MKGR dan sebagainya, tetapi di situ juga ada faksi-faksi kultural yang juga harus dipahami.”

Ketika misalkan Jokowi ingin masuk ke sana, kata dia, tentu yang harus dipatuhi adalah komitmen internal, termasuk di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART-nya.