Fahri Hamzah Yakin Kehadiran Jokowi di Koalisi Besar Tidak Mengubah Sistem Presidensial

JAKARTA, KOMPAS.TV - Keberadaan Joko Widodo dalam memimpin koalisi besar di pemerintah selanjutnya dinilai bakal menimbulkan "tiga matahari kembar".

Tiga matahari kembar ini, yakni presiden dan wakil presiden terpilih serta Joko Widodo yang posisinya berada di atas partai-partai pendukung pemerintah. 

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah tidak sependapat dengan penilaian kehadiran Jokowi dalam koalisi besar partai-partai pendukung pemerintah selanjutnya bisa membuat tiga matahari kembar. 

Menurut Fahri penilaian tersebut hanya sebuah kecurigaan berlebihan. Ia mengingatkan di periode kedua Jokowi selalu mendorong agar rekonsiliasi politik terus berjalan. 

Hal ini bisa dilihat saat Prabowo-Gibran menyatakan perlu ada keberlanjutan dari program-program di pemerintahan selanjutnya. 

Baca Juga: Fahri Hamzah: Kalau Puan atau Ganjar Mau Jadi Wakil Prabowo, Enggak akan Ada Nama Gibran

Bahkan niat baik perlu adanya rekonsiliasi, keberlanjutan dan kerja sama antar semua elemen bangsa sudah mendapat 58 persen persetujuan masyarakat. 58 persen tersebut dilihat dari hasil hitung cepat Pilpres 2024. 

"58,8 persen itu adalah persetujuan rakyat bahwa elite lebih bersatu dari pada memikirkan perbedaan yang tidak perlu," ujar Fahri dalam program Kompas Petang KOMPAS TV, Jumat (15/3/2024).

Di sisi lain Fahri menilai transisi kepemimpinan juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Ia mengingatkan Indonesia punya catatan dalam masa proses transisi kepemimpinan ada yang tidak berjalan mulus. 

Semisal dari transisi kepemimpian Presiden pertama RI Soekarno ke Presiden ke-2 RI Soeharto. Transisi dari Presiden ke-2 Soeharto ke Presiden ke-3 BJ Habibie. 

Kemudian transisi Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid ke Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga: Bila Jokowi Pimpin Koalisi Parpol, Untung Atau Rugikan Prabowo-Gibran?

"Sebenarnya dikelola secara baik agar ekses negatif dari perpindahan satu rezim ke rezim yang lain tidak terjadi. Kita ini ada ketidaksempurnaan sistem karena masa jeda presiden terpilih dengan pelantikan itu delapan bulan. Bayangkan kalau presidennya berbeda pilihan, berbeda program. Ini yang harus kita perbaiki," ujar Fahri. 

Fahri menambahkan keinginan agar proses transisi berjalan baik juga menjadi perhatian Prabowo Subianto jika nantinya ditetapkan sebagai presiden terpilih. 

Selain itu Prabowo juga memiliki keinginan agar presiden sebelumnya harus tetap memiliki tugas bersama-sama mewujudkan visi besar kemajuan negara ke depan. 

"Pak Prabowo serius memikirkan di mana tempat bagi presiden sebelumnya. Saya kira itu tidak akan mengubah sistem presidensial kita," ujar Fahri.