Bongkar Kecurangan, Timnas AMIN Siapkan Ari Yusuf Amir, Hamdan Zoelva, Refly Harun dan 1.000 Advokat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) gandeng Ari Yusuf Amir, Hamdan Zoelva, dan Refly Harun sebagai tim hukum untuk menggugat hasil Pemilu 2024. Ketiga nama tersebut, memimpin 1.000 advokat yang siap mengungkap dugaan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Demikian Juru Bicara Timnas Anies-Muhaimin Iwan Tarigan dalam keterangannya, Jumat (15/3/2024).

“Kami juga sudah menyiapkan tim hukum kami ya, tim hukum kami nanti akan menjadi motor utamanya adalah ketua tim hukum yaitu Ari Yusuf Amir, beliau adalah Ketua Hukum Tim Nasional AMIN, dibantu oleh wakil ketua ya di dalam tim itu ada Hamdan Zoelva ya, beliau bekas ketua MK dan juga Bapak Refly Harun,” ucap Iwan.

“Dan tentunya ini didukung total oleh tim hukum Anies yang beranggotakan 1.000 orang pengacara.”

Baca Juga: Menko Polhukam Akui Ada Potensi Unjuk Rasa terkait Rekapitulasi Suara: Tapi Skalanya Kecil

Iwan menuturkan, saat ini tim hukum dari Timnas Anies-Muhaimin sudah memiliki bukti yang cukup untuk mengungkap kecurangan Pemilu 2024.

“Kami sudah mengumpulkan bukti yang sangat cukup ya, lebih dari cukup ya, jadi kami sudah mengumpulkan bukti-buktinya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk nanti kami ajukan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi,” ujar Iwan.

Berdasarkan bukti yang dikantongi, Iwan pun menyatakan optimistis pihaknya bisa membuktikan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang terjadi di Pemilu 2024.

“Kami sangat optimis ya karena memang kita bisa melihat dan juga menonton film Dirty Vote, yang sampai saat ini tidak ada sanggahan dari pihak manapun bahwa kejadian itu tidak benar. Karena, di film Dirty Vote itu menceritakan bagaimana secara sistematis pemilu sudah diatur jauh-jauh hari sebelum tanggal 14 Februari 2024,” ucap Iwan.

Baca Juga: PSI Sebut Jakarta Butuh Gubernur seperti Jokowi: Ciptakan Harapan Sebenarnya untuk Rakyat

“Kita lihat bagaimana MK diubah dari batas usia 40 tahun menjadi 35 tahun, itu awalnya saja sudah mulai kelihatan ya, bahwa ada yang terstruktur dan sistematis, bagaimana seorang ketua MK itu bisa dijatuhi hukuman etik berat dan selanjutnya itu juga belum ada perubahan di PKPU tetapi KPU menerima pendaftaran Prabowo Gibran.”

Bukan hanya itu, Iwan juga mencermati adanya upaya dari aparat pejabat daerah dan aparat hukum dalam menentukan pemimpin di Pilpres 2024.

“Dan yang paling mencolok bagaimana bansos dan BLT digerakkan, ini terjadi bukan tanpa disengaja, semuanya itu sudah direncanakan dengan matang sehingga BLT dan bansos itu bisa diturunkan pada bulan Februari sebesar Rp600.000 ditambah dengan beras,” ujarnya.