PSI Diminta Tidak Kultuskan Jokowi, Pengamat: Percaya dengan Pemimpin yang Baru

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak mengultuskan Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan Djayadi Hanan merespons usulan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie untuk menjadikan Presiden Jokowi sebagai pimpinan koalisi partai politik usai tak lagi menjabat.

“Jangan khawatir dengan pergantian pemimpin yang baru, saling percaya dengan pemimpin yang baru, jangan mengultus-individukan pemimpin yang lama,” tegas Djayadi Hanan.

“Kita harus hormat dengan pemimpin yang lama, iya, (tapi) percayakanlah proses demokrasi yang sudah berjalan gitu. Nanti kalau pemimpin baru yang berkuasa, ya serahkan kepada pemimpin baru itu dengan segala mekanisme dan konstitusi yang kita miliki.”

Baca Juga: Pengamat: Tidak Berpartai, Jokowi Akan Jadi Pemain Politik Pinggiran

Selain itu, Djayadi menegaskan, secara keilmuan, pemimpin koalisi haruslah presiden yang berkuasa.

“Bahwa presiden mau bikin semacam Setgab (nama koalisi di era Susilo Bambang Yudhoyono menjabat Presiden) misalnya itu urusan pemimpin koalisi, lah, itu urusan urusan nanti. Tapi ide itu saya kira lebih sebagai upaya untuk mencari relevansi yang mungkin bagi Pak Jokowi pasca 20 Oktober, saya kira ke sana,” kata Tjahyadi.

“Untuk itu, Presiden Jokowi dan timnya lebih mengupayakan agar 6 bulan atau 7 bulan terakhir ini, memberikan saham sebanyak mungkin kepada calon pemimpin yang akan berkuasa nanti, diperkirakan Prabowo Subianto, supaya tetap relevan, gitu.”

Lebih lanjut, Djayadi menilai usulan PSI menjadikan Jokowi sebagai pemimpin koalisi di pemerintahan mendatang sebagai bentuk ketakutan. Seolah-olah, kata Djayadi, khawatir tanpa Jokowi negara tidak selamat.

Baca Juga: PDI-P Tanggapi Usulan Jokowi Pimpin Koalisi: You Tidak akan Jadi Pimpinan Politik Lagi

“Tampaknya ada semacam ketakutan ya atau kekhawatiran kalau bukan Pak Jokowi yang mimpin nanti negara kita nggak selamat, kira-kira gitu. Sebaiknya nggak perlu, lah,” ucap Djayadi.

“Kita hargai Presiden Jokowi presiden yang baik, yang bagi pendukungnya punya prestasi. Tapi namanya sistem demokrasi, sudah kita sepakati bahwa pemimpin itu come and go, datang dan pergi,” tutupnya.