PDI-P Tanggapi Usulan Jokowi Pimpin Koalisi: You Tidak akan Jadi Pimpinan Politik Lagi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan menjadi pemimpin politik lagi di masa mendatang.

Demikian Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira merespons usulan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie yang menginginkan Presiden Jokowi jadi pemimpin koalisi parpol usai tak lagi menjabat.

“Kita semua sudah tahu kan, bahwa ke depan pemimpin politik formalnya maupun secara substansi itu juga akan berubah siapa pun yang menang di dalam kontestasi Pilpres, pasti berubah,” ucap Andreas dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Kamis (14/3/2024).

“Pak Jokowi secara substansi politik, secara formal, you tidak akan menjadi pemimpin politik lagi ke depan.”

Baca Juga: Laporan Agus Rahardjo Diterima Langsung Ketua Bawaslu: Pak Ketua Sampaikan Akan Menindaklanjuti

Lebih lanjut, Andreas menilai usulan Grace Natalie untuk Jokowi memimpin koalisi tidak lebih sebagai upaya untuk cawe-cawe dalam jilid pemerintah selanjutnya. Bagi Andreas, usulan ini adalah seri lanjutan dari 3 periode, perpanjangan jabatan, hingga obrak abrik di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau saya melihat ini, ini bagian jilid berikut dari upaya cawe-cawe yang dilakukan supaya tetap eksis dalam dunia politik,” ujar Andreas.

Presenter KompasTV Radi Saputro kemudian mengkonfirmasi Andreas, apakah Presiden Jokowi sudah mengembalikan Kartu Tanda Anggota sebagai kader PDI Perjuangan. Menurut Andreas, Presiden Jokowi tidak pernah peduli dengan hal yang menurutnya hanya formalitas.

Baca Juga: Menteri PUPR Bantah Rumah Menteri di IKN Lebih Besar dan Mewah: Kalau Buat Saya Jadi Lebih Kecil

“Kalau itu sebenarnya buat Pak Jokowi tidak penting, dia enggak pernah peduli dengan soal formalitas, soal etik dan moral di dalam berorganisasi, dia nggak peduli, makanya sebenarnya tidak penting juga untuk bicara itu, karena buatnya nggak penting,” ungkap Andreas.

“Kami berharap ya secara formal menyampaikan, karena secara substansi sudah berada pada posisi yang lain di dalam proses sebelum kampanye, pada saat kampanye dan saat ini, oleh karena itu tidak relevan lagi berbicara soal formalitas dan juga etika berorganisasi, karena dia tidak mempedulikan hal-hal itu.”