Pakar Sebut Jokowi Tak Perlu Cawe-cawe di Pemerintahan Selanjutnya: Jangan Ada Matahari Kembar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat politik, Ikrar Nusa Bhakti,  menilai Presiden RI Joko Widodo tidak perlu "cawe-cawe" di pemerintahan selanjutnya. Hal tersebut disampaikan Ikrar menanggapi usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar Jokowi dijadikan pemimpin koalisi pada periode mendatang.

Ikrar menegaskan, presiden terpilih serta partai koalisi dengan perolehan suara terbanyak seharusnya dijadikan figur sentral dalam Koalisi Indonesia Maju. Ia mengingatkan kehadiran Jokowi dapat memunculkan fenomena "matahari kembar."

"Janganlah kita kemudian menghadirkan atau melahirkan sebuah situasi yang sangat pelik dalam politik, atau yang disebut dengan matahari kembar itu," kata Ikrar dalam program “Kompas Petang” Kompas TV, Senin (11/3/2024).

Baca Juga: Tanggapi Usul PSI, Waketum Golkar: Jokowi Bapak Bangsa, Harus Berdiri di Semua Partai Politik

Lulusan Universitas Griffith Australia itu menilai tidak perlu menciptakan posisi baru untuk melibatkan Jokowi dalam pemerintahan selanjutnya. Menurutnya, Jokowi masih bisa memberikan masukan tanpa dibuatkan posisi tertentu.

"Sebaiknya nggak usah lah, beliau bisa saja memberian masukan-masukan kepada kabinet baru atau kemudian partai-partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran tanpa harus ada satu posisi yang legal atau penting," kata Ikrar.

"Kenapa demikian? Karena saya masih tetap berpendapat bahwa kalau itu terjadi nanti akan menyulitkan jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran. Kedua, kita juga tahu biar bagaimana pun yang namanya mantan presiden jangalah cawe-cawe lagi."

Eks kepala Pusat Penelitian Politik LIPI itu kemudian mencontohkan sikap mantan presiden RI yang tidak "cawe-cawe" setelah lengser seperti BJ Habibie, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Mengenai usulan PSI, Ikrar menyinggung partai yang dipimpin anak Jokowi itu yang selalu ingin menegaskan partainya sebagai "partai Jokowi." Secara matematis, PSI pun diproyeksikan tidak akan masuk ke parlemen periode 2024-2029.

"Tidak perlu bangun suatu sistem baru, ada ketua koalisi lah atau kemudian nanti ada juga koordinator menko lah atau posisi-posisi lain yang menempatkan Jokowi pada posisi yang, dalam tanda kutip, lebih tinggi dibandingkan presiden terpilih sendiri. Dan itu sangat tidak enak," kata Ikrar.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan sejauh ini belum ada pembicaraan resmi mengenai posisi Jokowi selanjutnya. Namun, Doli menyambut baik usulan PSI tersebut.

 

Apabila Jokowi tidak diberi posisi khusus, Doli menilai sang presiden sudah punya hubungan spesial dengan Prabowo Subianto, capres yang kini unggul telak di penghitungan suara sementara. 

"Saya yakin Pak Jokowi paham menempatkan diri, Pak Jokowi juga bisa ikut membantu di mana pun posisinya. Soal posisinya di mana, legal, formal, atau informal itu tergantung Pak Prabowo sebagai presiden terpilih," katanya.

Baca Juga: Hasto PDI-P: Ada Kekuatan Besar di Belakang KPU, Suara PSI Dibesar-Besarkan