JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia, Mahfud MD: Pandangan Negarawan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, merespons Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) yang menyebut Pemilu 2024 adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia. 

Menurut Mahfud, itu merupakan penilaian seorang negarawan yang peduli dengan Indonesia. 

"Menurut saya, itu pandangan seorang negarawan. Kalau saya mengatakan itu 'Ah, Pak Mahfud paslon', pasti gitu. Makanya saya enggak ikut ngomong gitu. Saya katakan Anda lihat ceramah Pak JK bagus sekali, pandangan seorang negarawan," kata Mahfud di Jakarta, Jumat (8/3/2024). 

Baca Juga: JK Nilai Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Sejak 1955: Diatur Orang Pemerintahan dan Punya Uang

Ia mengaku sependapat dengan pandangan JK yang meminta DPR menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. 

"Kalau pemilu yang terburuk ini tidak diklarifikasi melalui proses angket, maka nanti pada saatnya akan ketemu krisis politik dan krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu konon akan terjadi beberapa bulan ke depan. Kalau politiknya belum selesai, lalu ketemu, yang menjadi korban nanti negara. Ini Pak JK yang saya pahami dari ceramahnya," ujarnya.

Sebelumnya, JK menyebut Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk dalam sejarah sejak Indonesia menggelar pemilu pertama kali pada 1955 silam.

Hal itu disampaikannya dalam acara diskusi di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

"Saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah Indonesia sejak 1955," kata JK.

Pasalnya, ia menilai proses demokrasi yang diwujudkan dalam Pemilu 2024 diatur oleh kelompok minoritas yang didalamnya merupakan orang-orang yang memiliki uang dan orang-orang pemerintahan.

Ia pun mengaku khawatir jika demokrasi seperti ini terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan kembali ke zaman otoriter.

"Artinya adalah, demokrasi, pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang," ujarnya.

"Apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya," tegasnya, dipantau dari Breaking News Kompas TV.

Namun, kata JK, Pemilu 2024 sudah terjadi, Indonesia harus melangkah ke depan. Ia kemudian mencontohkan Vietnam, negara yang baru ia kunjungi, di mana kini memiliki kemajuan yang sangat luar biasa.

Baca Juga: Partai Nasdem Datangkan Pakar, Minta Masukan Terkait Usulan Hak Angket Pemilu

"Sebelum kita membicarakan masa depan bangsa ini, saya baru-baru ini ke Vietnam melihat kemajuannya yang luar biasa, expo-nya melampaui kita. Pertumbuhannya 7-8 persen," jelasnya.

"Saya tanya apa yang dilakukan? Dia mengatakan 'Kita selalu memandang ke depan, tidak kebelakang,'" sambung JK.