Sebut Tak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, JK: Oposisi Itu Kecelakaan, Jadi Banyak yang Pragmatis

JAKARTA, KOMPAS.TV -  Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) menyebut sejatinya tidak ada partai politik di Indonesia yang didirikan untuk menjadi oposisi.

Sebab menurutnya, semua partai politik memiliki tujuan yang sama yakni jadi bagian dari penguasa.

"Oposisi suatu bagian dalam sistem bahwa ada yang mengontrol. Dalam politik, dalam Pemilu, semua tujuan partai politik itu ingin memiliki wewenang dan kekuasaan," kata JK dalam acara diskusi di Universitas Indonesia atau UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

"Tidak ada partai politik yang didirikan untuk mau jadi oposisi," ujarnya.

Sehingga, menurutnya, oposisi bagi partai politik merupakan sebuah kecelakaan. Pasalnya, ia menilai untuk menjalankan visi misinya, partai harus berada di pemerintahan.

Baca Juga: JK Nilai Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Sejak 1955: Diatur Orang Pemerintahan dan Punya Uang

"Oposisi itu kecelakaan, karena tidak menang dia oposisi," ucap JK.

"Untuk menjalankan visi misi partai dia harus berada di pemerintahan atau DPR," sambungnya.

JK pun menilai wajar jika banyak partai politik di tanah air yang pragmatis alias bersikap praktis demi mencapai tujuan. Menurutnya, hal ini juga berlaku pada Partai Golkar.

Ia kemudian mengungkit saat dirinya menjadi calon wakil presiden (cawapres) berpasangan dengan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Apakah partai-partai akan berubah? Banyak partai yang pragmatis, termasuk partai saya Golkar. Dulu kalah pemilu 2004 tapi saya menjadi (wakil) presiden bukan didukung Golkar saya jalan sendiri nah, tapi begitu menang kita, bergabung Golkar itu, itu biasa (terjadi dalam) politik itu," jelasnya.

"Sekali lagi tidak ada partai yang didirikan atau mau jadi oposisi, oposisi bagi partai adalah kecelakaan jadi karena itu banyak yang pragmatis," tegasnya, dipantau dari Breaking News KompasTV.

Meski demikian, bukan berarti seluruh partai harus beroposisi, sebab menurutnya harus ada penyeimbang yang bertugas untuk mengoreksi dan mengingatkan kerja-kerja pemerintahan.

Baca Juga: Respons Singkat Jusuf Kalla Ditanya Soal Rencana Bertemu Megawati