Cerita Mahasiswa Asal Jakarta di UNS Solo, Terancam Putus Kuliah karena KJMU Dicabut

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoreksi daftar penerima bantuan pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Sehingga banyak mahasiswa asal DKI yang kebingungan karena namanya tak terdaftar lagi sebagai penerima KJMU. 

Seperti yang dialami Iema (19), mahasiswa asal Jakarta Timur yang saat ini berkuliah di Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Jawa Tengah.

Iema sekarang masih berada di Semester 2 dan bisa melanjutkan pendidikan karena KJMU. 

Tapi ia sangat terkejut saat beberapa hari lalu mendapat pemberitahuan jika sistem KJMU berubah.

Perubahan itu menyebabkan nama Iema tak lagi terdaftar sebagai penerima KJMU. 

”Aku terancam bakalan putus kuliah, ayah aku petugas satpam di perusahaan swasta. Tapi, tiba-tiba aku dapat desil 5. Mana rumah bukan hak milik ayahku, alias mengontrak sama kerabat,” kata Iema seperti dikutip dari Kompas.id, Rabu (6/3/2024). 

Program KJMU pertama kali diadakan saat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI. Kemudian dilanjutkan Anies Baswedan saat jadi Gubernur DKI.

Baca Juga: Pendaftaran KJMU 2024 Dibuka untuk Calon Mahasiswa, Penerima Dapat Rp9 Juta per Semester

Program ini diharapkan dapat membantu pelajar pemegang Kartu Jakarta Pintar (KPJ) yang hendak melanjutkan studi di perguruan tinggi di jenjang diploma atau sarjana.

Sasaran utamanya adalah pelajar DKI Jakarta dari keluarga miskin yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Keluarga penerima KPJ atau KJMU harus masuk dalam DTKS kelompok desil atau status kesejahteraan 1 hingga 4. 

Desil 1 merupakan kelompok rumah tangga paling rendah tingkat kesehateraannya alias sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, dan desil 4 rentan miskin. Semakin tinggi desilnya, semakin baik kesejahteraan keluarganya.

Tadinya keluarga Iema masuk dalam kategori desil penerima KJMU. Namun kini mereka masuk desil 5.

Ia menuturkan, ayahnya adalah satpam di sebuah perusahaan swasta dengan gaji yang belum lebih besar dari UMR DKI Jakarta.