JAKARTA, KOMPAS.TV – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmi Alaydrus menyoroti dana biaya operasional sekolah (BOS) yang dikaitkan dengan program makan siang gratis.
Hal itu disampaikannya saat melakukan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR masa persidangan empat, tahun sidang 2023-2024, yang dilaksanakan hari ini, Selasa (5/3/2024).
Fahmi mengaku prihatin mendengar wacana dana BOS dikaitkan dengan program makan siang gratis.
“Akhir-akhir ini saya prihatin mendengar wacana perbincangan tentang biaya operasional sekolah yang dikait-kaitkan dengan program makan siang gratis,” ucapnya.
Baca Juga: Luluk Nur Hamidah PKB: Melalui Hak Angket, Kita Akan Temukan Titik Terang
“Kami ingin sampaikan bahwa sesungguhnya perbincangan program makan siang gratis yang merupakan program janji dari capres-cawapres di periode kampanye kemarin, sesungguhnya belum layak untuk diperbincangkan,” beber Fahmi.
Terlebih, kata dia, jika program makan siang gratis tersebut akan menggunakan anggaran untuk BOS.
“Apalagi terdengar wacana bahwa program tersebut akan menggunakan program BOS, biaya operasional sekolah, adalah kita pahami, biaya yang sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan kita.”
“Masih banyak persoalan-persoalan pendidikan di negeri kita. Persoalan guru, persoalan infrastruktur, sarana prasarana sekolah, yang masih sangat memerlukan pendanaan,” tambahnya.
Fahmi mengatakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen seperti yang diamanatkan, harus dijalankan sepenuhnya.
“Oleh karena itu, kami sampaikan protes ataupun kritik. Jangan sampai janji-janji kampanye yang terkait dengan makan siang gratis itu menggerus dan mengganggu atau mengutak-atik program BOS yang terkait dengan upaya kita meningkatkan mutu pendidikan,” ujarnya.
Protes tersebut, lanjut dia, disampaikan karena wacana itu sudah membuat banyak pihak gelisah.
Baca Juga: Dukung Penggunaan Hak Angket, Politikus PKB: Saya Belum Pernah Lihat Pemilu Sebrutal Ini
“Terutama pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan peningkatan mutu pendidikan, terutama juga bagi teman-teman tenaga pendidik, teman-teman guru, mereka gelisah, mereka khawatir kemudian dana tersebut tergerus dan akhirnya yang sebagian dari dana BOS itu untuk menunjang honor mereka, mereka akan mendapatkan atau mengalami kerugian.”
Fahmi pun meminta DPR memperhatikan dan mengawasi hal tersebut.
“Jangan sampai anggaran pendidikan yang sangat-sangat diperlukan itu kemudian terganggu dengan wacana-wacana yang sangat tidak relevan dengan peningkatan mutu pendidikan,” harapnya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.