Kapolri: Pembentukan 2 Direktorat Masuk Harmonisasi, Korps Pemberantas Korupsi sudah di Presiden

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (Dit PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (Dit PPO) sedang dalam tahap harmonisasi.

Pembentukan Dit PPA dan Dit PPO ini merupakan instruksi presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kapolri Jenderal Pol Lisyo Sigit Prabowo menjelaskan, pembentukan dua direktorat tersebut sudah selesai dan saat ini sedang diperjuangkan untuk tahapan harmonisasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Baik dari kementerian, lembaga dan badan yang bersingungan dengan dua direktorat tersebut. 

"Saat ini selain Perpres terkait dengan Direktorat PPO yang sedang kita perjuangkan sudah selesai, ini kita sedang melakukan harmonisasi," ujar Listyo di sela Rapim Polri 2024, Kamis (29/2/2024).

Selain itu, Listyo menjelaskan, pembentukan Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) sedang berproses.

Baca Juga: Kamtibmas Usai Pilpres Masih Terjaga, Kapolri Ajak Masyarakat Bersatu untuk Visi Indonesia Emas

Kortas Tipikor ini sudah sejak lama ingin dibentuk. Sebab Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) dalam organisasi Polri berada di bawah Bareskrim Polri.

Sedangkan jika Kortas Tipikor terbentuk maka akan langsung berada di bawah koordinasi Kapolri.

Menurut Listyo Sigit, pembentukan Kortas Tipikor sudah sampai tahap pengajuan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Terkait dengan pengembangan Kortas Tipikor saat ini juga sudah sampai di meja Presiden serta melalui proses harmonisasi," ujarnya. 

Listyo juga menjelaskan, ke depan Polri akan terus melakukan evaluasi terkait situasi yang terus berkembang. 

Semisal ancaman serangan siber menjadi tantangan Polri untuk mempersiapkan sumber daya yang mumpuni.

Kemudian tantangan menghadapi Ibu Kota Nusantara yang memiliki konsep hutan kota. 

Baca Juga: Ingin Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi, Polri Bentuk Kortas Tipikor yang Akan Digawangi Novel dkk

Menurut Listyo, pengamanan Ibu Kota Nusantara pastinya berbeda dengan DKI Jakarta, karena konsep tata kota yang berbeda. 

"Mempersiapkan kesiapan anggota karena di sana memiliki konsep berbeda yang harus menyesuaikan dengan konsep tersebut. Teknologi yang digunakan tentu juga berbeda, kita manfaatkan command center, perlahan kita manfaatkan teknologi yang kita miliki dan terus kita kembangkan untuk memberikan pelayanan," ujar Listyo.