Ketua Majelis Pertimbangan PPP: Kami Dukung Hak Angket DPR Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengatakan partainya mendukung usulan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pemilu 2024. 

Ia mengatakan dirinya sudah menginstruksikan kepada seluruh kader yang duduk di parlemen ketika masa reses selesai, agar segera mengusulkan hak angket. 

Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Nasdem Harap 5 Maret Sudah Ada Progres Pengusulan Hak Angket, Tunggu Langkah PDIP

"PPP tetap berada pada posisi solid mendorong penggunaan hak angket DPR pada saat masuki masa sidang 5 Maret 2024 nanti," kata pria yang karib disapa Romi itu dalam keterangannya, Kamis (29/2/2024).

Menurut dia, hak angket diperlukan untuk membuka seterang-terangnya berbagai narasi kecurangan pemilu yang muncul.

Romi meminta pihak lain tidak perlu alergi atau khawatir dengan bergulirnya wacana penggunaan hak angket.

Ia menyebut partainya mendapat dorongan untuk menjadi oposisi. Lagipula, kata Romi, PPP memang memiliki pengalaman berada di luar pemerintah.

"Mengingat PPP sudah pernah berpengalaman sebagai oposisi lebih dari separuh 51 tahun usia PPP. Karenanya PPP saat ini konsentrasi pada pengawalan perhitungan suara mulai dari pleno-pleno penghitungan suara berjenjang yang beberapa masih berlangsung di tingkat kecamatan sampai tuntas di tingkat nasional 20 Maret 2024,” katanya.

Romi mengklarifikasi pernyataan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno terkait sinyal partainya bakal bergabung dengan pemerintahan mendatang. Ia menegaskan, itu merupakan aspirasi pribadi. 

Baca Juga: PDIP Masih Tunggu Rekomendasi Tim Khusus Ganjar-Mahfud untuk Gulirkan Hak Angket DPR

"Bukan selalu berarti sinyal PPP mau bergabung pemerintahan baru. Tapi sebagaimana disampaikan Pak Sandi itu adalah di antara aspirasi pribadi yang berkembang," kata Romi.