Program Makan Siang Gratis Dibahas di Rapat Kabinet, Sekjen DPP PDIP Bilang Begini

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto menanggapi program makan siang gratis dari pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dibahas dalam rapat menteri kabinet Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Menurut dia, itu tak tepat karena hingga saat ini Prabowo-Gibran belum dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. 

Baca Juga: Respons Hasto PDIP soal Jokowi Beri Gelar Jenderal Kehormatan ke Prabowo

"Ya kalau kita melihat, pembahasan tidak tepat karena sekarang tahapan Pemilu Presiden ini baru memasuki tahap rekapitulasi," kata Hasto kepada wartawan, Rabu (28/2/2024). 

Ia menduga itu sebagai bagian upaya konsolidasi dari penguasa dalam pemenangan Prabowo-Gibran di pesta demokrasi lima tahunan tersebut. 

"Sehingga ada upaya-upaya tertentu yang kemudian justru malah menimbulkan suatu tanda tanya, ketika konsolidasi kekuasaan secara masif dilakukan, termasuk pembahasan program makan siang gratis dari pak Prabowo dan mas Gibran sementara tahap pemilu presiden belum selesai," kata Hasto.

Hasto menambahkan, pembahasan makan siang gratis tersebut untuk menskenariokan kalau pemilu ini sudah selesai. 

"Sehingga ada upaya sepertinya mau membangun skenario bahwa Pemilu sudah selesai, padahal rekapitulasi baru dilakukan. Ini tentu saja menyentuh aspek-aspek hukum dan aspek etika dari penyelenggara negara," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut tidak ada pembahasan secara spesifik soal program makan siang gratis yang diusung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (26/2/2024).

Hal itu disampaikan Jokowi selepas mengikuti acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI/Polri di GOR Ahmad Yani, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).

"Tidak ada pembicaraan secara spesifik terkait yang disampaikan (program makan siang)," katanya.

Kepala Negara ini menyebut, dalam sidang kabinet yang digelar di Istana Negara itu, ia menyampaikan, program-program presiden terpilih di Pemilu 2024 harus dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Enggak ada, hanya dalam sidang kabinet saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam RAPBN 2025," jelasnya.

Baca Juga: Jokowi Buka Suara Soal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Dibahas di Sidang Kabinet

Pembahasan tersebut dilakukan, kata Jokowi, agar presiden terpilih bisa melakukan penganggaran dengan lebih cepat dan mudah.

"Tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang disampaikan dalam rapat paripurna kemarin," katanya.