PDIP Masih Tunggu Rekomendasi Tim Khusus Ganjar-Mahfud untuk Gulirkan Hak Angket DPR

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto mengaku pihaknya masih menunggu rekomendasi tim khusus Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terkait usulan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. 

"(Menunggu rekomendasi) dari tim khusus, tim khusus ini langsung ya di bawah arahan dari para ketua umum partai dan juga langsung dipimpin langsung pasangan calon, yaitu Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD," kata Hasto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Hasto menjelaskan, tim khusus tersebut sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait adanya dugaan kecurangan pemilu. 

Baca Juga: Sejumlah Advokat Dukung DPR Gulirkan Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

"Tim khusus inilah yang sekarang sedang mengumpulkan berbagai fakta-fakta di dalam penyelenggaraan Pemilu," ujar Hasto.

"Menemukan bahwa audit forensik yang dilakukan ternyata Sirekap yang versi original itu justru tidak dilakukan," katanya.

Ia menambahkan, dari berbagai temuan tersebut nantinya akan menjadi rekomendasi untuk langkah-langkah selanjutnya termasuk hak angket.

"Ini memberikan masukan yang sangat penting yang nanti juga akan kami bawa di dalam tim khusus yang kemudian akan memberikan suatu rekomendasi terkait dengan strategi lengkap dengan time tablenya termasuk dengan kemungkinan-kemungkinan penggunaan hak angket," kata Hasto.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meyakini anggota DPR RI dari partai politik (parpol) pendukung hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 tak akan kompak. 

Diketahui, usulan hak angket saat ini didukung oleh PDI Perjuangan (PDIP), PPP, Partai NasDem, PKB, dan PKS. 

PDIP memiliki 128 kursi di DPR, PPP 19 kursi, Partai NasDem 59 kursi, PKB 58 kursi dan PKS 50 kursi yang bila ditotal mencapai 314 kursi.

Baca Juga: Golkar Nilai Anggota DPR dari Parpol Pendukung Hak Angket Tak Akan Kompak

"Saya kira demikian (mereka tak akan kompak). Kita lihat saja. Tapi saya yakin para ketua umum partai terutama partai pendukung pemerintah, akan objektif terhadap bagaimana seharusnya hak angket itu ditempatkan," kata Ace di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024).