Program Makan Siang Gratis Masuk APBN 2025 Dikritik, Golkar: Banyak yang Menagih Janji

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menanggapi kritikan sejumlah pihak terkait program makan siang gratis dialokasikan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menurut dia, pembahasan program tersebut di dalam APBN lantaran kini sudah banyak yang menagih janji program capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tersebut. 

Baca Juga: Istana Bantah Kabinet Jokowi Bahas Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

"Ya sekarang kan begini, masalahnya adalah banyak pihak yang justru belum apa-apa sudah menagih janji," kata Ace di gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/2/2024). 

"Salah satunya adalah bagaimana mendorong di DPR ini berbagai kebijakan yang terkait dengan terutama program unggulan, yaitu makan siang dan susu gratis," sambungnya. 

Ia menyebut, bila tak dibahas, nanti Prabowo-Gibran tak bisa merealisasikan janji kampanyenya tersebut.

"Karena kan beliau insya Allah nanti kan beliau akan secara resmi akan menjadi presiden, wapres. Nah untuk memastikan itu, maka kita memasukkan di dalam pembahasan anggaran di tahun ini untuk tahun 2025 program makan siang gratis. Tentu skemanya nanti akan dibahas secara teknokratik oleh kementerian terkait itu," katanya.

Sebelumnya diberitakan Kompas.tv, Calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD menyebut tak tepat bila program makan siang gratis dialokasikan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Diketahui, makan siang gratis merupakan program dari capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Menurut dia, RAPBN 2025 itu seharusnya masih menjadi program dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. 

"(Progam makan siang gratis diproyeksikan masuk) APBN 2025? Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru," kata Mahfud di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (26/2).

Menurut dia, seharusnya program tersebut dialokasikan ke dalam APBN Perubahan 2025 yang sudah masuk ke dalam pemerintahan baru.

"Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan 2025, Juni ya, Juni tahun 2025," ujarnya.

Baca Juga: Makan Siang Gratis Masuk RAPBN: Gibran Sebut Masih Dibicarakan, Mahfud Kritisi
 
Meski begitu, ia tak terlalu mempersoalkan karena mungkin itu masih hanya sebatas usulan saja. 

"Tetapi enggak apa-apa lah itu mungkin hanya sumbangan saja. Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," kata Mahfud.