Istana Bantah Kabinet Jokowi Bahas Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI (KSP) Abraham Wirotomo membantah kabar bahwa pemerintahan Joko Widodo membahas program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Abraham menyebut tidak ada pembahasan program secara detail di sidang kabinet paripurna, Senin (26/2/2024) lalu.

Berdasarkan notulensi sidang milik Moeldoko, Abraham menyebut Jokowi pada dasarnya meminta kabinetnya mulai menyusun perencanaan penganggaran.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi disebut menekankan tiga hal, yakni pentingnya aspek keberlanjutan pembangunan, hati-hati atas situasi ekonomi dunia yang tidak pasti, serta agar kebijakan fiskal memperhatikan keberlanjutan transformasi ekonomi.

"Jadi Presiden menyampaikan bahwa RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2025 dan kebijakan fiskal untuk 2025 ini seperti jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan,” kata Abraham dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Selasa (26/2).

“Oleh karena itu, harus memperhatikan hasil pemilu yang kita tunggu ini. Karena pembahasan ini kan sampai Mei,” lanjutnya.

Baca Juga: Tanggapi Anggaran Makan Siang Gratis Cuma Rp15 Ribu, Menkes: Nah, di Yogyakarta Cukup

Abraham menekankan, proses penyusunan RAPBN 2025 masih panjang. Pertimbangan terhadap hasil Pilpres 2024 pun dinilainya lazim dalam transisi pemerintahan.

Anggota Komisi XI DPR dari fraksi Gerindra, Kamrussamad pun menilai perhatian terhadap hasil Pilpres dalam penyiapan RAPBN sebagai hal biasa. Ke depannya, Kamrussamad menekankan bahwa otoritas moneter dan mikroprudensial akan dilibatkan dalam kebijakan fiskal.

Kamrussamad menyampaikan bahwa pemerintah belum di tahap mengalokasikan anggaran untuk program tertentu. 

"Belum sampai ke sana, kita baru mendengarkan rencana awal dalam penyusunan KEM PPKF (Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal). Karena KEM PPKF ini adalah payung dari semua arah pembangunan nasional per tahun. Di tahun 2024 ini juga DPR dan pemerintah akan menyusun RJPMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2030 yang akan menjadi pedoman 5 tahun pembangunan nasional kita ke depan di dalam pemerintah yang baru,” katanya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengonfirmasi bahwa program makan siang dan susu gratis bakal masuk ke pembahasan KEM PPKF.

“Kita baru bahas judulnya, PPKF. (Program makan siang gratis) sudah pasti masuk," kata Airlangga, Jumat (23/2).

Sementara itu, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin, Wijayanto Samirin mengingatkan agar pemerintah hati-hati mengelola anggaran dalam program makan siang gratis. Ia mengingatkan prediksi defisit APBN karena program makan siang gratis sejumlah 2,8 persen.

Wijayanto menyorot utang negara yang sudah tinggi. Menurutnya, rasio cicilan utang negara berbanding pendapatan negara kini sudah mengkhawatirkan.

"Kita punya keterbatasan anggaran, jadi kita harus memastikan program ini tepat sasaran. Jangan sampai keluarga yang sebenaranya tidak perlu dibantu dengan makan siang gratis, dibantu juga,” katanya.

Wijayanto pun mengkritik program-program bantuan langsung oleh pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menimbulkan mentalitas peminta bantuan. Sehingga, pemerintah perlu memikirkan agar kemandirian masyarakat jangan sampai menurun.

Baca Juga: Program Makan Siang Gratis Dibahas di Sidang Kabinet, Airlangga: Anggarannya Rp15.000/Anak