Mantan Sekjen Sebut PKB Bimbang Terkait Hak Angket: Cak Imin Belum Nyatakan Sikap

JAKARTA, KOMPAS.TV - Politikus senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy menyampaikan bahwa partainya bimbang tentang wacana menggulirkan Hak Angket di DPR RI. Lukman menyebut saat ini terjadi kegalauan di tubuh PKB mengenai Hak Angket.

Lukman menyampaikan belum ada yang mengumpulkan tanda tangan fraksi PKB di DPR sebagai syarat pemenuhan Hak Angket. Ia pun menyinggung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang belum menyatakan sikap.

Baca Juga: AHY: Demokrat Pilih Rekonsiliasi daripada Ikut Dukung Hak Angket di DPR

"Cak Imin belum menyatakan sikap apakah jadi hak angket atau tidak. Tidak sefrontal Ganjar," kata eks sekjen PKB tersebut dikutip laporan jurnalis KompasTV, Minggu (25/2/2024).

"PKB nggak pernah punya sejarah menyerang penyelenggara pemilu. PKB menikmati pileg yang cenderung bagus," lanjutnya.

Selain itu, Lukman menilai langkah menggulirkan Hak Angket tidak sesuai dengan basis konstituen PKB. Menurutnya, massa Nahdlatul Ulama (NU) cenderung senang dengan berlangsungnya Pemilu 2024.

"Konstituen NU dominannya seperti apa terhadap pemilu? Happy dengan pemilu 2024. Bebas dia memilih capres, partai mana. Pemilih PKB banyak memilih 02 (Prabowo-Gibran)," katanya.

Sebelumnya, tiga sekjen partai Koalisi Perubahan yang merupakan partai-partai penyokong capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menyatakan siap mendukung jika PDI Perjuangan (PDI-P) menggulirkan Hak Angket di DPR. Hal trersebut dikonfirmasi ketiga sekjen usai pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2) lalu.

Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengaku pihaknya akan menunggu PDI-P mengajukan Hak Angket terlebih dahulu. Menurutnya, parpol-parpol Koalisi Perubahan masih mengawal penghitungan final Pemilu 2024.

“Oleh karena itu kita tunggu langkah selanjutnya dari PDI-P seperti apa, karena kita belum melihat ada ajuan itu di DPR dan sebagainya," kata Hasanuddin Wahid, Kamis (22/2).

Baca Juga: JK: Hak Angket Bagus untuk Menghilangkan Kecurigaan Kecurangan Pilpres 2024