Soal Hak Angket, NasDem: PDIP Tanpa Kami Tidak Bisa Jalan, Begitu pun Sebaliknya

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024, tidak bisa diusulkan di DPR hanya oleh partai-partai politik pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yaitu NasDem, PKS, dan PKB.

Hermawi mengatakan pihaknya baru mendengar usulan hak angket itu dari pernyataan calon presiden nomor urut 3 yang juga politikus PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo.

“Kalau angket itu kan hitung-hitungannya angka. Kalau kita tiga sama PDIP itu setengah plus sekian. Kalau kami saja, kalau tergantung kepada kami, sejak tiga hari yang lalu kami sudah jalan,” kata Hermawi di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024), usai bertemu sekjen PKS dan PKB.

“Komposisi DPR itu 575, baru bisa berdinamika nanti kalau dia lebih dari setengah, dan kita menunggu itu.  Artinya, PDIP tanpa kami, tidak bisa jalan, dan kami tanpa PDIP juga tidak bisa jalan. Tapi karena ini yang menginisiasi PDIP, kita tunggu respons selanjutnya,” imbuhnya.

Ia mengatakan sejauh ini, belum ada komunikasi antara partai-partai pengusung Anies-Muhaimin dengan PDIP terkait usulan hak angket.

“Belum ada komunikasi,” ucap Hermawi.

Ia mengatakan dirinya sempat bertemu politikus PDIP, Komarudin Watubun. Namun, Komarudin pun, kata dia, belum mendengar apa pun soal usulan hak angket.

“Beliau masih di Papua. Beliau mengatakan belum mendengar apa-apa tentang angket," ungkap Hermawi.

Baca Juga: 3 Parpol Pengusung Anies-Muhaimin Sepakat Menunggu PDIP Ajukan Hak Angket

“Tapi saya tegaskan sikap kita, kami utuh tiga partai akan berada bersama PDIP, dan kita menunggu action PDIP sebagai inisiator,” tuturnya.

Terlebih, lanjut Hermawi, inisiator penggunaan hak angket tersebut bukan sembarang orang, tetapi kader terbaik PDIP.

“Kan yang menginisiasi ini bukan sembarang orang. Ganjar, kader terbaik, capres partai terbesar di Indonesia, jadi kita anggap ini serius.”

“Barang ini kan urusan fraksi, kita menunggu action dari pernyataan Pak Ganjar di dewan. Kan di dewan pengusulan itu kan minimal dua fraksi, iya kan. Kalau mereka sudah mulai kumpul tanda tangan, kita pasti ikut,” bebernya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu, lebih bagus daripada harus mengadu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga: Sahroni Bicara Pilgub DKI: Ridwan Kamil Doang Mah Gampang, Terlau Mudah

“Ini menarik. Angket ini bagus. Daripada kita ke MK, ada pamannya. Lebih baik kita ke angket, cantik, iya kan,” ucap Aboe Bakar.

“Angket kita sudah pengalaman kok, indah kerjanya, panjang waktunya, dan kemampuan. Tinggal kita tunggu lokomotifnya.”