JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku memahami program kerja Kementerian yang dipimpinannya bersinggungan dengan Kementerian lain.
Oleh karena itu, AHY mengaku langsung memprioritaskan pertemuan dengan sejumlah menteri sebagai langkah awal kepemimpinannya di Kementerian ATR.
Demikian AHY dalam keterangannya seusai menggelar rapat bersama jajaran Kementerian ATR, Kamis (22/2/2024).
“Tidak semua bisa diselesaikan secara langsung hanya oleh Kementerian ATR, banyak singgungannya dengan kementerian-kementerian lain, jadi ini juga yang menjadi prioritas saya untuk melakukan koordinasi,” ujar AHY, Kamis (22/2/2024).
“Saya sudah berkomunikasi dengan sejumlah menteri terkait untuk mencari waktu, pertama-pertama mencari waktu karena semuanya pasti punya kesibukan yang tidak ditinggalkan, tapi saya ingin mencari waktu, sebentar saja, paling tidak menyampaikan kalau ada isu-isu strategis maupun teknis yang bisa diselesaikan cepat antara Kementerian ATR dengan Kementerian terkait lainnya,” ucap AHY.
Baca Juga: AHY Rapat di Hari kedua Jabat Menteri ATR: Saya Ingin Yakinkan Target Capaian Sesuai Program Kerja
Antara lain, lanjut AHY Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kebudayaan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin.
“Pertama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, karena ATR ini kan berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian, saya tentu dan sudah minta waktunya, sedang dicari untuk bertemu dengan Pak Airlangga Hartarto,” ungkap AHY.
“Kemudian juga dengan sesama kolega yang ada di wilayah perekonomian ini, kemarin sudah sampaikan ke Pak Bahlil, menteri investasi untuk juga bisa berkomunikasi, ya PUPR tentunya yang juga dekat urusannya dengan ATR, hari ini kan undangannya dari Menteri PUPR, jadi saya juga nanti akan sampaikan langsung di Sulawesi Utara nanti, termasuk kementerian lain, termasuk Lingkungan Hidup dan Kehutanan misalnya, dan Polri, Jaksa Agung.”
Baca Juga: Nusron Wahid soal Kecurangan Pemilu 2024: Relatif Turun, jadi Case Kecil Tak Bisa Digeneralisasi
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.