AHY Bantah Jabatan Mentri ATR Hadiah buat Demokrat karena Dukung Prabowo-Gibran

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membantah jabatan Menteri ATR/BPN yang diberikan Presiden Jokowi merupakan hadiah karena telah mendukung Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Menurutnya, penilaian kursi menteri adalah hadiah bagi Partai Demokrat karena mendukung Prabowo-Gibran merupakan asumsi yang sempit.

Sebab, sejak awal Partai Demokrat ingin berjuang di parlaeman dan eksekutif agar pemerintahan berjalan baik. 

Namun karena dinamika politik yang terjadi hal tersebut membuat Demokrat hampir 10 tahun belum bisa bergabung di pemerintahan Joko Widodo. 

"Yang terjadi hari ini adalah bagian perjuangan, karena Demokrat ingin melanjutkan yang sudah baik, dan terus memberikan masukan serta solusi jika ada permasalahan yang perlu diperbaiki dan sempurnakan," ujar AHY usai pelantikan di Istana Negara, Rabu (21/2/2024). 

Baca Juga: Jokowi: Saya Tidak Ragu Beri Tempat Menteri untuk AHY

"Jadi saya tidak melihat sepeti itu (hadiah mendukung Prabowo-Gibran), karena terlalu banyak asumsinya atau praduganya," sambung AHY.

AHY menilai ajakan Demokrat bergabung di pemerintahan sebagai langkah Presiden Jokowi dalam memberikan tongkat estafet kepemimpinan selanjutnya. 

Menurutnya, Jokowi menyadari masa peralihan kepemimpinan perlu dilakukan secara seksama.

Untuk itu partai-partai yang mengusung Prabowo-Gibran di luar pemerintah perlu dirangkul dalam proses transisi pemerintahan. 

"Kita tahu Insya Allah Pak Prabowo dilantik lima tahun ke depan perlu ada transisi dari strategi, kebijakan, program dan kami bersyukur Demokrat dilibatkan," ujar AHY. 

"Dengan bergabungnya kami ke pemerintahan artinya Demokrat dilibatkan dalam transisi pemerintahan dan meyakinkan mengawal ini sukses sampai dengan akhir dan mengawali pemerintahan lima tahun ke depan dengan baik," pungkas AHY.