Pakar Sebut Isu Hak Angket Ujian Moral bagi Parpol: Apakah Narasi Perubahan Sekadar Gimik Murahan?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dosen ilmu politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai isu hak angket DPR akan menjadi ujian moral bagi partai-partai di luar koalisi Prabowo-Gibran.

Ia menilai sikap parpol dalam isu hak angket akan menunjukkan apakah mereka punya kredibilitas moral atau mudah berubah sikap karena tawaran kekuasaan.

Hal tersebut disampaikan Umam menyusul usulan hak angket DPR oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Ganjar menyerukan agar partai pengusungnya dan koalisi Anies-Muhaimin (AMIN) berkomunikasi demi mendapatkan kekuatan mayoritas untuk menggulirkan hak angket.

Menurut Umam, isu hak angket DPR yang mencuat belakangan adalah wujud pertarungan politis. Adapun pihak yang menang dalam isu ini dapat memiliki posisi tawar yang kuat di pemerintahan mendatang.

"Ini ujian betul terhadap kredibilitas moral politik partai-partai politik yang menggaungkan perubahan, yang kritis. Betulkah narasi perubahan itu betul-betul sesuatu yang hasil refleksi politk dan demokrasi?" kata Umam dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Rabu (21/2/2024).

"Ataukah sekadar gimik murahan saja yang bisa ditukar kapan saja dengan kursi, jabatan di kekuasaan? Kita tunggu, ini ujian riil dan rakyat akan menilai dengan baik," lanjutnya.

Baca Juga: Moeldoko Minta Maaf Absen Pelantikan AHY jadi Menteri ATR/BPN, Kirim Ucapan Selamat Lewat Medsos

Umam menyampaikan bahwa parpol dalam koalisi 01 dan 03, yakni PKB, NasDem, dan PPP disinyalir akan ditarik untuk bermitra dengan Prabowo-Gibran. Ia pun menyorot parpol-parpol "menengah" di Indonesia yang dinilai tidak siap berhadapan dengan kekuasaan.

"Saya menduga ada sejumlah kekuatan politik, terutama di kubu 01, kemarin sudah melakukan pertemuan terbuka dengan Pak Jokowi. Kemudian juga di kubu 03, saya ada feeling, meskipun perlu dimonfrimasi, tampaknya PPP merasa jauh lebih aman jika melakukan pendekatan ke pihak yang menang," papar dia.

Lulusan Universitas Queensland Australia itu menilai bahwa lancarnya wacana hak angket DPR tergantung kesolidan kubu 01 dan 03. Jika tidak berkurang, menurutnya kekuatan koalisi Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin dapat berarti signifikan di parlemen.

Sementara itu, politikus PDI Perjuangan (PDI-P), Deddy Sitorus menegaskan bahwa partainya serius dengan wacana hak angket. Ia menyebut angket adalah hak politik DPR dan bertujuan mengklarifikasi intervensi kekuasaan dalam proses kepemiluan, bukan soal hasil.

"Kalau hak angket itu digulirkan, mohon jangan lupa bahwa ini bukan sengketa pemilu, bukan soal hasil pemilu, ini soal bagaimana kekuasaan hari ini, instrumen-instrumen negara, bagaimana lembaga-lembaga terkait penyelenggaraan pemilu menjalankan tugasnya sesuai mandat konstitusi dan undang-undang yang ada," sambung Deddy.

Di lain sisi, politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade menilai hak angket tidak perlu digulirkan. Pasalnya, ia menilai Pemilu 2024 sudah berlangsung dengan baik.

"Soal perlu tidaknya hak angket, kami jelas, Partai Gerindra menyatakan tidak perlu. Karena apa? Karena pemilu kita jauh lebih baik dari sebelumnya, dan kita lihat bagaimana pemantau asing dan negara-negara lain mengapresiasi," ungkap Andre.

Baca Juga: Nusron Wahid: Kalau Enggak Mau Bersanding di Pemerintahan Prabowo-Gibran, ya Sudah Sana di Luar