JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrat resmi bergabung di pemerintah setelah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ketua Umum Partai Demokrat itu dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (21/2/2024). AHY dilantik bersama Hadi Tjahjanto, yang ditunjuk Jokowi sebagai Menko Polhukam, jabatan yang ditinggal Mahfud MD.
Sebelum pelantikan, AHY mengaku mendapat mandat dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ada tiga mandat yang diberikan SBY. Pertama SBY meminta putranya yang kini masuk di pemerintahan untuk mensukseskan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin di akhir masa periode.
"Beliau (SBY) berpesan agar kesempatan yang baik ini bisa menjadi ruang yang baik buat keluarga besar Partai Demokrat untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Jokowi di masa akhir jabatannya, sekaligus menjadi bagian penting dari transisi kepemimpinan bangsa ke depan secara nasional," ujar AHY, usai dilantik di Istana Negara, Rabu (21/2). Dikutip dari Antara.
Baca Juga: Ucap Hadi Tjahjanto dan AHY Usai Dilantik Jadi Menteri Jokowi
Mandat kedua yakni, SBY meminta AHY bekerja sebaik-baiknya dalam menjalankan amanah menteri di Kabinet Indonesia Maju dan membantu Presiden Jokowi.
AHY menjelaskan SBY memahami urusan pemerintahan sangat kompleks dan tidak ada satu pun pihak yang bisa berdiri sendiri. Untuk itu SBY memintanya untuk bisa menjalin komunikasi dan bekerja dengan baik.
"Beliau mengharapkan saya bisa bekerja dengan baik, secara profesional menunjukkan etos kerja, dedikasi, dan komitmen untuk bekerja sebaik-baiknya di Kementerian ATR/BPN ini," ujar AHY.
Mandat terakhir yakni meminta AHY untuk bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan pemimpin lintas sektor.
Untuk hal ini AHY menjelaskan dirinya sesegera mungkin mencari waktu untuk bisa berkomunikasi dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju lain dan pihak-pihak terkait agar bisa bekerja dengan baik.
Baca Juga: Pengamat Soal Pelantikan AHY: Jokowi Ingin Perkuat Parpol di Parlemen
"Tidak ada satu pun yang bisa berdiri sendiri, saling terkait. Oleh karena itu juga, beliau berharap saya bisa segera menjalin komunikasi, termasuk koordinasi dengan berbagai pemimpin lintas sektor, lintas lembaga dan kementerian," ujarnya.
Lebih jauh AHY mengakui sangat tidak mudah untuk menjalankan tugasnnya sebagai Menteri ATR/BPN di sisa waktu pemerintahan yang hanya beberapa bulan lagi.
Namun, Presiden telah menetapkan tiga prioritas yang harus dijalankan. Salah Satunya mempercepat sertifikat elektronik.
"Tadi ada penekanan dari Pak Jokowi, hal-hal yang menjadi prioritas. Di antaranya melakukan transformasi sertifikat elektronik, ini bisa menekan segala bentuk kasus sengketa tanah karena carut marut data dan dimanfaatkan oleh mafia tanah," ujar AHY.
Sumber : Kompas TV/Antara
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.