Cerita Perseteruan AHY dan Lingkar Kekuasaan, Kini Jadi Bagian Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Rabu (21/2/2024) kemarin. Dengan demikian, AHY menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. 

Namun, sebagai pimpinan partai politik, AHY dan Partai Demokrat pernah sembilan tahun berada di luar pemerintahan dan banyak mengeritik pemerintahan Jokowi. Bahkan pada 2021 silam, Partai Demokrat dilanda kisruh perebutan posisi ketua umum dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Kala itu, AHY bahkan menuding ada pihak lingkar kekuasaan yang ikut terlibat. 

Baca Juga: Pernah Terlibat Kisruh Partai Demokrat, Moeldoko Absen di Acara Pelantikan AHY Jadi Menteri ATR

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY saat jumpa pers, Senin 1 Februari 2021. 

Ia menyampaikan, gerakan ini melibatkan lima orang, empat di antaranya merupakan mantan kader, dan seorang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo.

AHY mengaku telah mengirim surat secara resmi kepada Jokowi pada 1 Februari 2022 pagi. Dalam surat itu, ia meminta konfirmasi dan klarifikasi Presiden atas kabar adanya gerakan tersebut. Namun surat itu tidak mendapat tanggapan dari pihak Istana. Tidak berhenti di situ, Demokrat kembali berkirim surat kepada jajaran lingkar kekuasaan. 

Surat selanjutnya dikirim kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukkam) yang saat itu masih dijabat Mahfud MD. Kala itu, Mahfud mengaku menerima surat yang berisi permohonan perlindungan hukum dan pencegahan penyelenggaraan KLB itu pada 4 Maret 2021. 

Namun KLB Deli Serdang seperti yang telah dikhawatirkan AHY terjadi. KLB digelar di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021, sekitar pukul 15.00 WIB. KLB ini menghasilkan keputusan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat kubu KLB, melalui proses voting. 

Hari itu juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara terkait KLB tersebut. Ia menyebut pihaknya berkabung atas terjadinya KLB yang dinilai menyerang kedaulatan Partai Demokrat.

"Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung, berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan supermasi hukum dan demokrasi sedang diuji," kata SBY dalam konferensi pers secara daring, Jumat (5/3/2021). 

SBY juga menyebut pelaku atau dalang di balik KLB itu sebagai pihak yang benar-benar tega dan berdarah dingin. Ia tidak pernah terpikir bahwa partai yang selama ini menjadi rumah dan kendaraan politiknya mendapat perlakuan yang sedemikian ini. 

Baca Juga: Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin untuk Hadi Tjahjanto dan AHY yang Baru Dilantik jadi Menteri

Namun dalam perjalanan waktu, kisah itu kini hanya tinggal kenangan. Sebab AHY sudah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi.

"Ini menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan," ujar AHY  seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).