Nusron Anggap Usulan Hak Angket DPR Berlebihan: Nanti Terbukti yang Curang Pihak Lain

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, menilai usulan agar DPR menggunakan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu, berlebihan.

Sebelumnya capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendorong agar partai-partai pengusungnya menggulirkan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu.

Nusron menyebut dugaan kecurangan biasa dinyatakan pihak yang kalah dalam pemilu. Menurut politikus Partai Golkar itu, jika pengusutan dilakukan, justru pihak lain yang dapat terbukti melakukan kecurangan.

Baca Juga: TKN Mengaku Dapat 776 Aduan Kecurangan Pemilu 2024, Sebut 2 Relawan Prabowo Dianiaya

"Lha kalau menuduh ada kecurangan secara ini, buktikan! (Ada) 320.000 TPS. Dhuar! Satu per satu. Saya yakin sampai lima tahun itu tidak bakal selesai. Sehingga lima tahun ke depan, pemerintahan selesai, belum terbukti itu,” kata Nusron usai konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

"Tapi biasa, dalam politik ini, selalu ada rumus, yang kalah selalu mengatakan, KPU curang, Bawaslu tidak tegas, kata Pak Mahfud begitu kan. Setiap pemilu. Setiap lima tahunan, yang kalah pasti ngomongnya begitu,” lanjutnya.

Nusron pun menegaskan, dugaan kecurangan pemilu harus dibuktikan dengan terang. 

Meskipun demikian, dia mengatakan pihaknya akan mendengarkan jika DPR menggulirkan hak angket.

"Ya sudah, itu namanya hak ya kita dengarkan dengan baik, namanya hak. Tetapi menurut hemat kami, dorongan untuk hak angket itu berlebihan kalau atas nama kecurangan pemilu. Nanti kita usut lagi yang curang malah justru yang lain, kan begitu,” katanya.

Pada hari ini, TKN Prabowo-Gibran menggelar konferensi pers tentang dugaan kecurangan pemilu yang dinilai merugikan pihaknya.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, mengaku pihaknya mendapat 776 aduan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Adapun ratusan aduan yang didapati TKN itu terbagi dalam tiga jenis, yakni intimidasi, tercoblosnya surat suara sebelum pemungutan, dan selisih penghitungan antara tim/saksi dan penyelenggara.

"Yang terbanyak kami dapati adalah dugaan intimidasi ya kepada calon pemilih. Jadi di TPS itu berkumpul sekelompok orang yang seolah-olah mengintimidasi warga memilih sesuai dengan sekelompok orang tertentu, semacam suporter itu," kata Habiburokhman.

Lebih lanjut, dia menyebut ada relawan dan saksi Prabowo-Gibran yang dianiaya di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akibatnya, relawan dan saksi itu mesti dirawat di rumah sakit.

Baca Juga: Pernah Terlibat Kisruh Partai Demokrat, Moeldoko Absen di Acara Pelantikan AHY Jadi Menteri ATR