Airlangga: Golkar dan Koalisinya Pasti Tolak Hak Angket

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pastikan partainya akan menolak hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang diusulkan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Bukan hanya Partai Golkar, Airlangga memastikan partai politik yang berkoalisi dan mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga akan menolak hak angket tersebut.

“Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak dan koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono atau Partai Demokrat) masuk, jadi yang di luar pemerintahan semakin sedikit,” ucap Airlangga, dikutip dari laporan jurnalis KompasTV, Rabu (21/2/2024).

Jika mengacu pada pemerintahan saat ini, partai yang berada di barisan oposisi memang hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun mengacu pada kekuatan dibalik 3 pasangan calon, kemungkinan yang parpol yang menyatakan setuju dengan hak angket bertambah.

Baca Juga: Jabat Menteri ATR, AHY: Saya akan Belajar Cepat dan Mudah-mudahan Tidak Mengecewakan

Sebab di belakang Ganjar-Mahfud, ada PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan. Sementara mengacu hitung cepat Pemilu 2024, Partai Hanura dan Partai Perindo tidak lolos parlementary threshold.

Di sisi lain ada juga Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pada Pilpres 2024 mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Terkait usulan Hak Angket, penolakan bukan hanya disampaikan oleh Partai Golkar, salah satunya Partai Amanat Nasional (PAN).

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto bahkan dengan tegas meminta Capres Ganjar Pranowo tidak membangun isu yang meresahkan di masyarakat dengan mendorong penggunaan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Jangan bangun isu yang meresahkan masyatakat,” ucap Yandri.

Yandri lebih lanjut menuturkan PAN menghormati sikap Ganjar Pranowo, meski menganggap hak angket bukanlah hal yang diperlukan. Sebab bagi PAN, ketimbang mengusulkan hak anget lebih baik energinya digunakan untuk melakukan pembangunan.

Baca Juga: Respons PAN Saat Ganjar Usul Gunakan Hak Angket: Jangan Bangun Isu Meresahkan Masyarakat

“Kita hormati sikap masing masing. Tapi bagi PAN tidak perlu. Lebih baik energi itu untuk pembangunan kedepan,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Yandri, tidak semua pihak yang menganggap sama soal adanya dugaan kecurangan Pemilu 2024 seperti pernyataan Ganjar Pranowo.

Di sisi lain, sambung Yandri, Pemilu sudah berjalan lancar dan saat ini prosesnya penghitungan suara masih dikerjakan oleh KPU.

“Itu hanya Pak Ganjar dan pihak yang anggap adanya kecurangan. Semua sudah berjalan lancar. Menurut PAN tidak perlu hak angket biar kita rujuk kembali ditengah masyarakat. Kalau ada kekurangan kita perbaiki,” kata Yandri.