Ganjar Dorong Hak Angket DPR Terkait Pilpres 2024, Jokowi: Hak Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai usulan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, agar DPR menggunakan hak angket terkait Pilpres 2024. Dia menyebut usulan Ganjar tersebut adalah hak demokrasi.

"Ya itu hak demokrasi, nggak pa-pa kan," kata Jokowi singkat usai menghadiri acara puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Sebelumnya, Ganjar mengaku mendorong partai pengusungnya di Pilpres 2024, PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mendorong DPR menggulirkan hak angket.

Ia menyebut dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 tidak boleh didiamkan saja oleh DPR.

Baca Juga: PKS Tanggapi Usulan Ganjar untuk Gunakan Hak Angket: Kami Bahas dengan Saksama

Menurutnya, hak angket atau hak penyelidikan oleh DPR menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penyelenggaraan Pilpres 2024 yang diduga sarat kecuarangan terstruktur, sistematis, masif.

”Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar melalui keterangan tertulis, Senin (19/2).

”Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” lanjut eks gubernur Jawa Tengah tersebut.

Lebih lanjut, Ganjar menilai pintu komunikasi dengan koalisi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar harus segera dibuka.

Hal ini demi mengamankan suara mayoritas parlemen untuk meloloskan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu.

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin,” kata Ganjar.

Di lain pihak, Anies mengaku tiga partai dalam koalisinya siap mendukung hak angket yang diwacanakan. Ketiga partai tersebut adalah Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan. Ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut," kata Anies di kantor Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin di Jakarta, Selasa (20/2).

Baca Juga: Tim Ganjar-Mahfud Bakal Bongkar Kecurangan Pemilu 2024 Melibatkan Kekuasaan: Ini akan Jadi Ledakan