Hasto Enggan Tanggapi Wacana Pertemuan Megawati-Jokowi: Pemilu Harus Diselamatkan Lebih Dulu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto enggan berbicara banyak mengenai wacana pertemuan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hasto menyebut partai berlambang banteng moncong putih itu masih fokus mengawal proses Pemilu 2024.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dikabarkan ingin menemui Megawati dengan perantara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X. Saat dikonfirmasi mengenai wacana pertemuan tersebut, Jokowi tidak membantah dan sebatas menyatakan pertemuan dengan tokoh bangsa memang perlu dilakukan.

Mengenai wacana pertemuan itu, Hasto menekankan PDI-P masih fokus mengawal proses pemilu demi menjaga kepercayaan rakyat. Pasalnya, ia menilai proses demokrasi kali ini telah didesain sejak awal untuk menguntungkan kekuasaan Joko Widodo.

Baca Juga: Tim Prabowo Sebut Bakal Ada Pertemuan Ketum Parpol usai Jokowi Ketemu Surya Paloh: Mereka Teman Juga

"Ya, buat kami adalah pemilu ini yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Jangan sampai rakyat tidak percaya terhadap proses demokrasi yang memang didesain dari hulu-hilir memberikan preferensi atas dukungan kekuasaan dan dalam hal ini adalah Pak Jokowi," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024), dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.

PDI-P soal pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh

Hasto pun menanggapi pertemuan antara Jokowi dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Minggu (18/2) malam kemarin. Menurutnya, pertemuan itu rawan dipersepsikan sebagai upaya menggalang dukungan dan memunculkan pertanyaan mengenai integritas Pemilu 2024.

"Di tengah-tengah proses rekapitulasi yang masih berjalan, upaya-upaya yang dipersepsikan menggalang dukungan itu kan sebenarnya justru (menunjukkan) bahwa apa yang terjadi selama ini itu tidak benar, sehingga masih diperlukan suatu langkah-langkah konsolidasi seperti itu," kata Hasto.

"Kalau semua proses berjalan baik ya tidak perlu dilakukan suatu proses konsolidasi pasca-pemilu karena semuanya berjalan natural sesuai dengan kehendak kerakyatan. Ketika proses konsolidasi tetap dilakukan, menunjukkan ada question mark yang kemudian harus dijawab bersama-sama bahwa demokrasi kita sedang dalam masalah besar," lanjutnya.

Baca Juga: KPU dan Bawaslu Diminta Serius Tanggapi Laporan, Anies: Kita Ingin Kualitas Demokrasi Lebih Baik