JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan atau PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut, partainya siap kembali menjadi oposisi bagi pemerintah yang akan berkuasa nanti.
Hasto mengatakan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.
Berada di luar pemerintahan, ujarnya, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
Baca Juga: Ganjar-Mahfud Posisi Terakhir di Quick Count, Hasto: Anomali, Ada Pelanggaran dari Hulu ke Hilir
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).
Dia menyebut, pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.
Ketika itu, kata Hasto, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.
Sebab, diduga banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.
“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” ujar Hasto.
Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI-P akan berjuang lewat jalur partai.
“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” ungkap dia.
Adapun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan adalah berjuang bersama gerakan masyarakayat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.
“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” katanya.
Baca Juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tanggapi soal Hasil Quick Count Pemilu 2024
Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas menyebut bahwa perolehan suara pasangan calon (paslon) nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Hingga Kamis (15/2) per pukul 15.20 WIB atau suara masuk 95,2 persen, Prabowo-Gibran mendapat 58,51 persen, Anies-Muhaimin dengan 25,29 persen dan Ganjar-Mahfud dengan 16,19 persen.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.