Luhut Tanggapi Film Dirty Vote: Banyak Bohongnya!

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut film dokumenter Dirty Vote berisi banyak kebohongan.

Pernyataan itu disampaikan Luhut usai mencoblos di TPS 14 di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, Rabu (14/2/2024).

“Itu yang membuat film Dirty Vote itu kan sama juga yang membuat (film) Sexy Killers ya 2019. Ternyata diurai ya banyak bohongnya. Jadi sayang juga sebenarnya kita menebar kebohongan,” ucapnya.

Dia membantah terjadi kecurangan dalam Pemilu 2024 sebagaimana digambarkan dalam Dirty Vote. Sebab, menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu dilakukan secara ketat untuk meredam potens-potensi kecurangan.

Baca Juga: Ganjar Respons soal Upaya Pertemuan Megawati dengan Jokowi: Nanti, Terlalu Cepat

“Siapa sih sekarang mau curang? Semua saling ngawasin kok, ya kan? Saling mengawasi. Jadi ya, kecurangan itu hampir tidak ada lah,” ujar Luhut, dikutip dari Antara.

Untuk diketahui, Dirty Vote disutradarai oleh jurnalis senior Dandhy Dwi Laksono di bawah rumah produksi Watchdoc.

Film tersebut dirilis di YouTube pada 11 Februari 2024, persis tiga hari menjelang Pemilu 2024 dan mengungkap sejumlah dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

Sementara Sexy Killers merupakan film dokumenter yang dirilis pada 2019 yang juga disutradarai Dandhy. Film tersebut mengungkap keberadaan elite politik dan jenderal TNI di balik kepemilikan tambang batu bara serta operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia.

Baca Juga: Cerita Ganjar saat Nyoblos di Bilik Suara: Ada yang Rambutnya Putih, Coblos Aja

Dalam keterangannya, Dandhy menuturkan, Dirty Vote yang menampilkan Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari, merupakan bentuk edukasi untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024.

Dia mengatakan film tersebut telah melalui proses riset, produksi, penyuntingan, hingga kemudian dirilis.

Dandhy menyampaikan, Dirty Vote melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.