Kompilasi Komentar Elite Politik soal Dokumenter Dirty Vote: dari Apresiasi hingga Tuduhan Fitnah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Film dokumenter Dirty Vote yang dirilis pada Minggu (11/2/2024) menuai berbagai respons dari elite-elite politik. Sejumlah politikus menilainya sebagai “fitnah” atau “kampanye hitam.” Namun, sebagian lain memberi apresiasi positif dan menyebutnya sebagai “pendidikan politik.”

Film Dirty Vote sendiri membahas dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif selama proses Pemilu 2024. Dokumenter ini melibatkan tiga pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Dwi Laksono menyampaikan bahwa dokumenter itu dirilis saat masa tenang pemilu sebagai refleksi politik jelang hari pemilihan pada 14 Februari mendatang.

"Seyogianya Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu. Diharapkan tiga hari yang krusial menuju hari pemilihan, film ini akan mengedukasi publik serta banyak ruang dan forum diskusi yang digelar," kata Dandhy dalam keterangan pers yang diterima pada Minggu (11/2).

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres. Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," ujarnya.

Baca Juga: Alasan Dirty Vote Dirilis saat Masa Tenang Pemilu, Sutradara: Refleksi Politik Jelang Hari Pemilihan

Berikut ragam rupa tanggapan elite-elite politik tentang film Dirty Vote yang dirilis pada waktu krusial di Pemilu 2024.

Kompilasi respons film Dirty Vote

Kantor Staf Presiden

Plt. Deputi IV Kantor Staf Presiden RI (KSP) Wandy Tuturoong menilai film Dirty Vote sebagai kritik baik dalam demokrasi. Ia pun menyerukan pemilu damai sehubungan perilisan film tersebut.

”Kritik tentu baik dalam demokrasi. Yang penting kita sama-sama menjaga pemilunya damai,” kata Wandy dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.id, Senin (12/2).

Wapres Ma’ruf Amin

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi Dirty Vote sebagai bagian dari dinamika politik. Eks ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu pun menyebut pemerintah akan memperhatikan “keinginan baik” dan suara masyarakat.

"Saya kira itu dinamika dari politik kita. Saya pikir nanti, tentu pemerintah, kalau itu sasarannya pemerintah, tentu pemerintah akan memperhatikan suara-suara itu, saya kira,” kata Ma'ruf ketika acara rapat koordinasi nasional Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (12/2).

"Kita harapkan bahwa keinginan-keinginan yang lebih baik itu tentu harus direspons dengan baik pula. Barangkali itu. (Hal) Yang penting, pemilu ini berjalan dengan baik dan juga tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan. Terutama, jangan sampai terjadi perpecahan di masyarakat,” ucapnya.

Anies Baswedan

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengingatkan pemerintah untuk tidak melawan “kemauan rakyat” sehubungan dugaan kecurangan pemilu. Eks gubernur DKI Jakarta itu menyebut rakyat bisa marah jika terjadi kecurangan.

“Ini (kecurangan) akan merusak pemilu kita dan membuat hasil menjadi cacat ketika itu dilaksanakan. Maka itu, jangan dilakukan. Jangan lakukan kecurangan. Hentikan. Mumpung masih ada dua hari,” ujar Anies di kediaman Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (12/2).

“Hati-hati dengan rakyat yang dimanipulasi, sementara mereka menginginkan adanya transparansi, adanya kejujuran. Hati-hati dengan rakyat. Karena rakyat akan merespons seluruh tindak kecurangan itu dengan cara yang kita tidak tahu.”

Muhaimin Iskandar

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa semua bentuk kecurangan pemilu harus disuarakan. Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan semua pihak tidak merusak demokrasi dengan berbuat curang dalam Pemilu 2024.

"Kecurangan yang ditimbulkan oleh paslon mana pun harus fair kita melihat dan kita kritisi sebagai sesuatu yang tidak boleh terjadi. Karena terlalu mahal, biaya politik, biaya anggaran negara untuk sebuah pemilu yang ingin melahirkan sebuah kepemimpinan pemerintahan yang sukses," kata Cak Imin usai berziarah ke makam KH Abdul Wahab Hasbullah di Jombang, Jawa Timur, Senin (12/2) sebagaimana dikutip Tribunnews.

Sebelumnya, melalui akun media sosialnya, Cak Imin membagikan trailer Dirty Vote dan mencuit, “Ada yang sudah nonton?”

Timnas AMIN

Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin, Iwan Tarigan menilai film Dirty Vote menjadi pendidikan politik bagi masyarakat. Ia menduga rencana kecurangan Pemilu 2024 disusun dengan baik dan disokong dana sangat besar.

Baca Juga: Fakta-fakta Film Dirty Vote, Rilis Jelang Pemilu hingga Biaya Patungan 20 Lembaga

“Bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa. Sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Film dokumenter ini memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana politisi kotor telah mempermainkan publik hanya untuk kepentingan golongan dan kelompok mereka," kata Iwan, Senin (12/2).

"Kami menduga desain kecurangan yang sudah disusun bersama-sama ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan di mana ia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran," ujarnya.

Gibran Rakabuming Raka

Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengaku belum menonton film Dirty Vote. Putra Presiden RI Joko Widodo itu pun menyarankan agar kecurangan pemilu dilaporkan.

"Saya belum nonton. Makasih ya untuk masukannya. Kalau ada kecurangan silakan nanti dibuktikan, dilaporkan,” kata Gibran saat berada di Surakarta, Senin (12/2).

Saat ditanya apakah merasa dirugikan dengan film Dirty Vote, wali kota Surakarta itu mengaku biasa saja.