Hasto Ingatkan Kekuatan Rakyat Pernah Tumbangkan Penguasa Otoriter dengan Perolehan Suara 78 Persen

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengingatkan, kekuatan rakyat yang didorong oleh aktivis mahasiswa dapat menumbangkan kekuasaan yang sangat otoriter dengan perolehan suara 78 persen.

Pernyataan itu disampaikan oleh Hasto kepada wartawan di Cemara 19, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024).

Ia mengingatkan sejarah mengajarkan pelaksanaan pemilu yang dipenuhi rekayasa, misalnya pada 1997 ternyata bisa ditumbangkan oleh rakyat.

"Itu terbukti bagaimana kekuasaan yang sangat otoriter dengan perolehan suara di atas 78 persen ternyata juga bisa tumbang oleh kekuatan rakyat yang didorong oleh aktivitas mahasiswa," jelas Hasto, dikutip Kompas.com.

Baca Juga: Pemilu Masuki Masa Tenang, Hasto: Ganjar dan Mahfud Renungkan Aspirasi Rakyat

Saat ini, lanjut Hasto, perguruan tinggi telah bergerak menyuarakan hal tersebut. Ia berharap gerakan yang ada saat ini dapat didengar sebagai suara rakyat.

"Dan perguruan tinggi saat ini sudah bergerak menyuarakan hal tersebut dan kami harapkan ini bisa didengarkan sebagai suara rakyat, suara kebenaran, agar tiga hari ke depan Indonesia bisa menampilkan gambaran demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyebut jika ingin menang, PDI-P sebenarnya bisa menempuh jalan yang mudah, yakni memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Namun, ia mengatakan PDI-P tetap taat konstitusi dengan mendukung pemilihan umum (pemilu) lima tahunan sekali tetap terlaksana untuk memilih calon pemimpin baru Indonesia.

"Sejak awal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud punya komitmen besar di dalam menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Karena itulah kalau mau menang gampang, bagi kami enak, kita perpanjang saja (masa jabatan) Pak Jokowi," bebernya.

"Tapi kan kita memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi. Bukan memilih apa yang didapat oleh PDI-P. Tetapi bagaimana proses demokrasi yang oleh konstitusi, melalui pemilu yang jujur dan adil ini harus dijalankan. Ini yang menjadi komitmen kami," jelas Hasto.

Hasto pun meminta agar semua pihak, termasuk TNI dan Polri untuk netral dalam masa tenang sebelum pencoblosan pemilu.

Baca Juga: Pengamat Sebut Ahok Jadi Amunisi PDIP untuk 'Serang' Prabowo-Gibran

"Kami tekankan ini saatnya untuk TNI, Polri jangan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang melanggar konstitusi dan perintah undang-undang karena TNI, Polri itu harus netral," tuturnya.

"Jadi tiga hari ke depan harus menjadi suatu cermin kebebasan suara rakyat, civil society, semua untuk begerak tanpa paksaan, tanpa intimidasi, bahkan juga tanpa money politic. Dengan demikian pemilu bisa berjalan dengan baik," harap Hasto.