Koalisi Masyarakat Sipil Desak KPK - Bawaslu Usut Isu Suap Mirage 2000-5, Terkait Kampanye Prabowo?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengusut capres nomor urut 2, Prabowo Subianto sehubungan pembelian jet bekas Mirage 2000-5 dari Qatar.

Desakan tersebut disiarkan usai beredar berita korupsi pembelian pesawat Mirage 2000-5 untuk pendanaan kampanye Prabowo-Gibran yang dilansir msn.com.

KPK dan Bawaslu didesak untuk segera mengusut kabar proses penyelidikan Badan Antikorupsi Uni Eropa (GRECO) terkait pembelian Mirage 2000-5.

Baca Juga: Luhut Komentari Isu Liar Menhan Terlibat Korupsi Jet Mirage: Saya Tidak Yakin Prabowo Lakukan Itu

Dalam rilis yang diterima Kompas TV, Sabtu (10/2/2024), Koalisi Masyarakat Sipil menuntut KPK untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga antikorupsi internasional, khususnya GRECO untuk mengusut isu korupsi pembelian jet bekas Mirage 2000-5.

"KPK perlu menjadi garda terdepan dari upaya penegakan hukum untuk kasus-kasus korupsi kelas kakap, yang melibatkan pejabat publik dan politik. Berbagai kasus korupsi yang pernah ditangani KPK dapat diproses lebih lanjut karena adanya kerja sama internasional yang baik," demikian tulis Koalisi Masyarakat Sipil.

"Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berkoordinasi dengan PPATK dalam rangka mencari informasi dan bukti yang lebih kuat atas indikasi pembayaran kick-back (suap) 7% atau USD 55,4juta kepada Prabowo oleh pejabat Qatar untuk pendanaan politik pada Pilpres 2024," kata pihak Koalisi Masyarakat Sipil.

Adapun Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari lembaga IMPARSIAL, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), KontraS, YLBHI, Amnesty Internasional Indonesia, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), Indonesian Parlementary Center (IPC), Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Yayasan Inklusif, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh. 

Kemudian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Aliansi Masyrakat Adat Nusantara (AMAN), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Aceh, Eco Bhinneka Muhammadiyah, FSBPI, Yayasan Cahaya Guru (YCG), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), LBHM, dan Yayasan PIKUL.

Sebelumnya, juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut berita korupsi pembelian jet tempur Mirage 2000-5 yang melibatkan Prabowo sebagai "hoaks dan fitnah."

Pertama saya ingin masuk ke substansi pertama ini adalah hoaks dan fitnah," kata Dahnil di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2).

"Tidak ada pembelian Pesawat Mirage walaupun itu pernah direncanakan, tapi sudah dibatalkan. Jadi secara konten semua yang disampaikan itu jelas fitnah," ungkap Dahnil.

Lebih lanjut, ia pun menduga pemberitaan tersebut diciptakan pihak tertentu di hari menjelang pencoblosan Piplres 2024 pada 14 Februari pekan depan, untuk memberi dampak negatif kepada Prabowo yang juga merupakan salah satu capres.

"Sumber berita ini kan muncul dari salah satu situs MSN. Konten MSN ini kontennya agregator Microsoft dan ambil dari Metanext. Kalau dicek ke Metanext berita itu tidak ada sama sekali," ucapnya.

"Dari sisi teknis jelas ini juga diciptakan orang-orang tertentu untuk tebar fitnah bagi Prabowo-Gibran terkait dengan pemilihan yang tinggal beberapa hari ke depan," jelas Dahnil.

Baca Juga: Tindakan Jokowi Benar-Benar di Luar Nalar, Pengamat: Kunjungi Hotel Tempat Kumpul Prabowo-Gibran