Maklumat Trisakti Melawan Tirani Desak Presiden Jokowi Kembali ke Jalur Agenda Reformasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Masyarakat akademik Universitas Trisakti mendesak Presiden Joko Widodo dan seluruh penyelenggara negara untuk kembali ke jalur agenda reformasi 1998, yang salah satunya membatasi kekuasaan melalui UUD 1945.

Desakan kepada Presiden Jokowi dan seluruh penyelenggara negara ini merupakan deklarasi dalam mimbar bebas di depan Tugu Reformasi 12 Mei yang berlokasi di depan Gedung Kampus Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, Jumat (9/2/2024). 

Deklarasi masyarakat akademik Universitas Trisakti ini dinamakan Maklumat Trisakti Melawan Tirani.

Presiden Mahasiswa Trisakti Vladima Insan Mardika menilai Pemilu 2024 menjadi pemilu pertama yang tidak bebas dan tidak demokratis semenjak masa reformasi. 

Menurutnya, terlalu banyak ketidaknetralan pejabat dan aparat negara, termasuk penyalahgunaan fasilitas dan sumber daya negara lainnya hanya untuk kepentingan partisan pasangan capres-cawapres tertentu. 

Baca Juga: Puan Sampaikan Terima Kasih ke Sivitas Akademika yang Sudah Bersuara Menyelamatkan Demokrasi

Hal ini bisa dilihat dari personifikasi dan personalisasi kewajiban negara atas hak-hak rakyat untuk tujuan partisan elektoral dalam bansos. 

Menurut Vladima, bansos sejatinya merupakan hak-hak rakyat, namun dimanipulasi sebagai hadiah atau pemberian pribadi Presiden Jokowi dan pejabat pendukung pasangan capres-cawapres tertentu. 

"Kami mengutuk segala cara-cara intimidatif maupun kekerasan negara terhadap ekspresi kritik dan protes mahasiswa, para aktivis dan warga biasa yang bersuara kritis. Termasuk pengkondisian politik ketakutan terhadap masyarakat luas dalam mengaktualisasikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara," ujar Vladima dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/2/2024). 

Lebih lanjut Vladima menyatakan dukungan mahasiswa Trisakti kepada suara gerakan keprihatinan guru besar beserta sivitas akademika dari berbagai universitas, lembaga dan sekolah tinggi atas kemunduran demokrasi.

Pihaknya juga mendukung seruan kepada Presiden Jokowi dan aparat negara kembali ke jalan demokrasi yang benar.

Baca Juga: Guru Besar UGM Koentjoro: Kesalahan Fatal Kita Menempatkan Jokowi Terlalu Tinggi