Polisi Minta Rektor Buat Video Testimoni Puji Jokowi, Pengamat: Harus Dievaluasi, Merusak Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai Kepolisian Republik Indonesia (Polri) perlu dievaluasi agar tidak ditarik-tarik kepada kepentingan politik.

Hal tersebut disampaikan oleh Bambang Rukminto dalam Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Jumat (9/2/2024).

“Kepolisian dengan melakukan langkah-langkah yang sangat naif ya, kalau saya melihatnya seperti itu dengan masuk ke ranah-ranah politik dalam pemilu ini, ini menunjukkan ketidakdewasaan kepolisian menempatkan posisi politiknya di struktur kenegaraan kita,” ucap Bambang.

“Makanya ini memang sangat disayangkan sekali, makanya kalau ke depan harus ada evaluasi bahwa posisi kepolisian yang sangat ‘naif’ ini harus dievaluasi, jangan sampai kepolisian yang harus menjadi lembaga yang independen, professional, ditarik-tarik ke kepentingan politik, kalau penegakan hukum sudah ditarik-tarik kepentingan politik tentunya akan merusak cita-cita demokrasi kita.”

Baca Juga: Rektor UNIMUS Bantah Diintimidasi Buat Testimoni Kinerja Jokowi: Apalagi Giring ke Paslon Tertentu

Bambang lebih lanjut mengkritik tindakan kepolisian yang meminta kalangan akademisi untuk membuat video testimoni terkait pemilu.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh kepolisian tidak sesuai dengan Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang menjaga Keamanan Ketertiban Masyarakat dan menjadi penegak hukum.

“Terkait dengan pemilu, ini tentu adalah sudah menjadi tugas KPU misalnya untuk menciptakan suasana kondusif, tugas kepolisian harus fokus pada menjaga keamanan masyarakat,” ucap dia.

Sebelumnya di tengah gelombang kritik dan harapan yang disampaikan sivitas akademika terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Muncul pernyataan dari sejumlah rektor yang mengaku dimintai video testimoni untuk menilai positif kinerja Presiden Jokowi melalui pihak kepolisian.

Baca Juga: Guru Besar UGM Koentjoro: Kesalahan Fatal Kita Menempatkan Jokowi Terlalu Tinggi

Hal tersebut diungkapkan Rektor Universitas Katolik Soegiyapranata Semarang, Ferdinandus Hindarto. Namun, Ferdinandus menolak karena permintaan itu dinilai tidak sesuai dengan sikap universitas tersebut.