Pimpinan Komisi X DPR Sebut Kritik Guru Besar ke Jokowi karena Pemerintah Usik Prinsip Negara

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menyebut, kritik guru besar dari berbagai kampus ternama di Indonesia ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah sesuatu yang lumrah di negara demokrasi. 

Menurutnya, penyebab para sivitas akademika itu mengkritik Presiden Jokowi karena pemerintah telah mengusik prinsip bernegara. 

"Apakah ini karena alasan dekat (waktu) Pemilu? Sesungguhnya (aspirasi mereka) lebih dari itu. Saya pikir tidak mungkin para guru besar berpikir pendek. Reaksi mereka ini berdasarkan nilai filosofis. Mereka bereaksi karena prinsip negara kita mulai terusik,” kata Abdul Fikri kepada wartawan, Rabu (7/2/2024). 

Baca Juga: Banyak Guru Besar Kritik Jokowi, Eks Panglima: TNI-Polri di Mana Kau Saat Negara Akan Tercabik-cabik

Politikus PKS itu menilai, setiap pendapat dan masukan yang disampaikan oleh sivitas akademika telah dibuat berdasarkan pada pertimbangan yang matang.

Selain itu, kata dia, pendapat dari para sivitas akademika dan para guru besar di kampus dijamin kebebasannya dalam menyampaikan aspirasi.

Hak tersebut, telah dijamin oleh negara melalui perundang-undangan. 

Ia mengaku tidak ingin suara sivitas akademika dibungkam karena menyampaikan maklumat jelang Pemilu 2024.

“Mereka (mengungkapkan rasa) prihatin. Ini harus diperhatikan. Jangan direspon sesaat supaya tatanan berdemokrasi bisa memberikan porsi kepada elemen masyarakat agar terlibat memberikan masukan tanpa ada tekanan intimidasi dan diskriminasi,” katanya. 

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara terkait banyaknya guru besar dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di berbagai daerah yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat Pemilu 2024.

Bahlil menyebut, kritik yang disampaikan oleh para guru besar tersebut merupakan skenario yang sengaja diciptakan oleh pihak tertentu. 

Bahlil yang mengaku sebagai mantan aktivis yang besar di jalan mengklaim sudah memahami cara-cara demikian merupakan sudah diskenariokan.

"Ini skenario, ini kita sudah paham sebagai mantan aktivis," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari Kompas.com pada Senin (5/2/2024).

"Mana ada politik tidak ada yang ngatur-ngatur. Kita tahu lah, ini penciuman saya sebagai mantan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ngerti betul barang ini. Terkecuali aku ini mahasiswa dulu kutu buku. Kita ini besar di jalan, gimana kita enggak paham gini-ginian,” ungkapnya.

Meskipun demikian, Bahlil mengaku tetap menghargai petisi dan kritik yang disampaikan oleh para guru besar kepada pemerintahan Jokowi tersebut. 

Hanya, Bahlil menyoroti ada sejumlah oknum akademisi yang mengacungkan jari yang identik dengan paslon capres-cawapres tertentu saat menyampaikan hal tersebut. 

Baca Juga: Maklumat Rektor UNHAS Atas Pernyataan Sikap Guru Besar

Tak hanya itu, Bahlil menambahkan, ada pula salah seorang ketua umum parpol yang hadir dalam pemnyampaian sikap para guru besar itu.

"Kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu? Kok ada salah satu ketua partai di situ? Yang bener saja bos. Jadi maksud saya ya buatnya itu yang enak lah,” ujarnya.