JAKARTA, KOMPAS.TV – Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad, menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai wasit pemilu.
Penjelasan Muhammad tersebut disampaikan dalam dialog Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Senin (5/2/2024) membahas tentang putusan DKPP yang menilai KPU melanggar etik karena meloloskan Gibran Rakabuming Raka dalam pendaftaran cawapres.
Muhammad menjawab pertanyaan host Sapa Indonesia Malam, mengenai apakah KPU memiliki cukup waktu untuk berbenah diri.
“Saya kira iya (cukup waktu untuk berbenah), tidak ada pilihan lain karena KPU ini sudah dipercaya oleh rakyat sebagai wasit pemilu,” ucapnya.
KPU sebagai wasit, lanjut Muhammad, adalah pihak yang menentukan harga diri pertandingan demokrasi yang bernama pemilu.
Baca Juga: Capres Ganjar Pranowo soal KPU Langgar Etik: Ini Peringatan untuk Demokrasi
“Kalau wasitnya fair, wasitnya netral, maka yang kalah akan menerima hasil pertandingan itu karena dia menemukan kepemimpinan wasit yang fair,” tuturnya.
“Tapi sebaliknya, kalau wasitnya tidak netral, selisih satu bola saja pasti digugat oleh yang kalah, dan akan menimbulkan kegaduhan yang luar biasa.”
Menurutnya, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa proses-proses yang dikelola itu berdasarkan prinsip-prinsip aturan pemilu dan kode etik.
Dalam dialog tersebut Muhammad juga menjawab pertanyaan mengenai bagaimana agar pemilu tetap bisa dipercaya.
Menurutnya, ini merupakan tantangan bagi KPU agar tidak lagi mengulangi hal-hal yang bisa mengurangi kepercayaan publik.
“Ini bukan ‘hanya’, ini serius lho ini. Kepercayaan publik yang terus bersoal bisa memengaruhi kepercayaan orang pada hail pemilu.”
“Jadi ini KPU harus mengoreksi diri, memperbaiki diri, jangan sampai terjadi hal seperti ini lagi. Dan Anda bisa bayangkan dampaknya kalau hasil pemilu tidak diterima, yang terjadi adalah chaos, keributan, pertengkaran,” bebernya.
Baca Juga: DKPP Ungkap Mengapa KPU Langgar Etik Ketika Terima Gibran Rakabuming Raka Jadi Cawapres!
Bahkan, kata dia, orang bisa saja saling bunuh karena tidak memercayai apa yang dihasilkan oleh KPU.
“Ini serius ini. Jadi bukan hanya masalah ketidakpercayaan tapi dampaknya, impact kepada masyarakat.”
“Masyarakat tidak menerima hasil pemilu karena menganggap KPUnya tidak kredibel, melanggar kodae etik,” tegasnya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.