Jokowi Dituduh Politisasi Bansos, TKN: Itu Keputusan Pemerintah dan DPR, Partai Paslon 1 Juga Setuju

JAKARTA, KOMPAS.TV- Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran membantah bansos yang dibagikan Presiden Joko Widodo ditujukan untuk memenangkan pihaknya di Pilpres 2024.

TKN Prabowo-Gibran pun menegaskan, bansos untuk rakyat yang dibagikan saat pemilu adalah kebijakan dari kesepakatan DPR RI dengan pemerintah.

Demikian Jubir TKN Prabowo-Gibran, Puteri Komarudin dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Senin (5/2/2024).

“Bansos itu kan memang keputusan politik yang ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan DPR melalui badan anggaran. Jadi paslon nomor 1 partai-partainya juga semuanya menyetujui ketika anggaran terkait perlinsos ini dibahas di rancangan APBN tahun yang ini, tahun yang sekarang 2024 ini, dan dibahas tahun lalu, itu yang pertama,” jelas Puteri.

“Jadi kalau dibilang politisasi Bansos, Bansos itu memang keputusan keputusan politik dari pemerintah dan DPR,” katanya.

Baca Juga: Butet: Andai Saya Dipenjara, Itu Proses Pembusukan Demokrasi yang Dilakukan Pak Jokowi

Puteri lebih lanjut juga menyikapi soal ada personifikasi Bansos yang diberikan berkaitan dengan upaya memenangkan Prabowo-Gibran.

Ditegaskan Puteri, bansos yang disebut-sebut ada stiker Prabowo-Gibran sudah dibuktikan sebagai hoaks atau kebohongan.

“Itu kan sudah dibuktikan bahwa itu hoaks, ada pihak-pihak tertentu yang ingin memframing bahwa bantuan sosial ini dimobilisasi untuk kepentingan paslon tertentu, dalam hal ini yang tertuduh adalah paslon kami kan, karena ada Mas Gibran di situ,” ujar Puteri.

“Jadi itu sudah terbukti hoaks dan ini membuktikan bahwa banyak sekali pihak-pihak yang ingin mendegradasi survei kami yang memang sudah Alhamdulillah hampir mencapai 50%. Jadi ini memang sudah sebuah konsekuensi dari menjadi pasangan yang paling leading di dalam kampanye Tahun 2024,” imbuhnya.

Baca Juga: Ternyata Mahfud MD Minta Restu Megawati untuk Mundur Jadi Menterinya Jokowi

Puteri lebih lanjut juga menyinggung soal data penerima Bansos yang berada bawah kepemimpinan Tri Rismaharini, kader PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar-Mahfud.

Menurut Puteri, Menteri Sosial Tri Rismaharini selalu terlibat dalam hal proses pemuktahiran data dari tingkat desa hingga Kementerian Sosial.

“Jadi beliau selama ini sudah memonitor selama menjadi menteri dan sampai dengan hari ini saya yakin haqul yakin Beliau juga masih mencoba mengevaluasi supaya Bansos ini bisa lebih tepat sasaran,” ujar Puteri.